Published On: Tue, Oct 8th, 2019

Catatan dari 44th Tripartite Techcnical Expert Group (TTEG) 2019 di Semarang

Acara tanggal 30 Sept 2019 di Semarang putaran 44th TTEG, saat KepRi menyampaikan keberatan dihilangkannya item 11.2 di guidelines Voluntary Pilotage in the Straits of Malacca and Singapore.

Oleh: Capt Ahmad Irfan MSc

Untuk diketahui masyarakat maritime di Indonesia, bahwa sejarahnya Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) sejak tahun 1978 telah secara resmi mengumumkan di adopsinya Resolusi A.375(X) pada 14 november 1977 tentang bernavigasi melewati selat Malaka dan Singapore.

Salah satunya merekomendasikan kapal kapal draft dalam (diatas 15 meter) dan VLCC (Very Large Crude Carrier) yang berlayar di bagan pemisah lalu lintas pelayaran melewati selat Malaka dan selat Singapore menggunakan pemanduan tersedia oleh negara pantai (littoral states) yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Sampai dengan IMCO berubah menjadi IMO (International Maritime Organization) pelayanan pemanduan masih belum tersedia khususnya dari Indonesia, kemudian dengan resolusi A.858(20) di bulan may 1998, sekali lagi merekomendasikan kapal draft dalam (diatas 15 meter) dan VLCC yang berlayar di bagan pemisah lalu lintas pelayaran melewati selat Malaka dan Singapore menggunakan pemanduan dari littoral states.

Sejak tahun 2000 pandu warga negara asing memulai pelayanan pemanduan secara illegal karena pandu pandu warga negara asing datang dari negara asing dengan perahu pandu menyeberang ke wilayah territorial laut Indonesia untuk naik ke kapal draft dalam dan kapal VLCC yang akan berlayar dengan hak lintas transit (UNCLOS pasal 38) di bagan pemisah alur pelayaran selat Malaka dan selat Singapore.

Dan seterusnya pandu pandu warga negara asing itu akan turun dari kapal-kapal draft dalam dan kapal-kapal VLCC di wilayah territorial laut Indonesia.

Untuk diketahui juga bahwa bagan pemisah lalu lintas pelayaran dari barat ke timur hampir sebagian besarnya berada pada territorial laut Indonesia (Sumatera Utara ke KepRi).

Pemanduan illegal yang dilakukan oleh pandu pandu warga negara asing sejak tahun 2000 sampai hari ini, telah melanggar hukum Internasional (UNCLOS) yang melarang hak lintas damai dan hak transit kapal asing diperairan territorial Indonesia, menaikan dan menurunkan barang dan personel (pandu pandu warga negara asing) diwilayah territorial laut Indonesia.

Selain melanggar UNCLOS, para pandu warga negara asing telah juga melanggar seluruh prosedur CIQP dan Undang Undang Keimmigrasian, Bea Cukai, Karantina dan Pelayaran serta Keamanan.

Menindak lanjuti IMO Resolusi A858(20) dan putaran ke 27th TTEG, 28th TTEG, 29th TTEG serta 32nd TTEG , pada tahun 2007, Bapak Effendi Batubara menanda tangani SK Dirjen HubLa no PU 63/1/8/DJPL.07 tentang penetapan perairan pandu luar biasa di selat malaka dan selat singapura. Namun pelayanan pemanduan pasca diterbitkannya SK tersebut tidak satupun kapal kapal draft dalam (diatas 15 meter) dan kapal kapal VLCC.

Bersamaan kegiatan illegal pandu warga negara asing diwilayah territorial laut Indonesia, maka pada pertemuan Tripartite Techcnical Expert Group (TTEG) ke 39 pada tahun 2014 yang beranggotakan tiga negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapore, Delegasi Republik Indonesia (DELRI) meminta didalam guidelines voluntary pilotage services in the straits of Malacca and Singapore (Guidelines VPS in SOMS) pada item 11.2 berbunyi

“11.2 The service of Voluntary Pilotage in the Straits of Malacca and Singapore should be conducted by each Littoral State at their own territory”.

Artinya DELRI di putaran ke 39th TTEG meminta pelayanan pemanduan di selat Malaka dan Singapore, dilaksanakan di wilayah territorial masing-masing negara pantai.

Mengingat secara de facto bahwa sejak april 2016 pandu pandu warga negara Indonesia melaksanakan pemanduan kapal kapal VLCC di bagan pemisah lalu lintas pelayaran di selat Malaka dan Singapore dari barat ke timur.

Di mana pandu-pandu warga negara Indonesia naik dan turun di wilayah territorial laut Indonesia tanpa harus melanggar hak transit dan hak lintas damai yang diatur oleh UNCLOS.

Namun pada putaran ke 41st TTEG di Jogya tahun 2016, item 11.2 diatas harus dihilangkan oleh DELRI yang dipimpin Dirjen HubLa Mr. Antonius Toni Budiono, dan disetujui Delegasi Malaysia dan Singapore.

Kemudian tahun 2017 menindak lanjuti kesepakatan dalam putaran ke 41th TTEG di Jogya, Indonesia secara resmi memproklamirkan pelayanan pemanduan di selat Malaka dan selat Singapore yang pelaksanaannya didelegasikan kepada BUMN.

Setelah itu diterbitkan SK Dirjen HubLa nomor P8.304/2/17/DJPL-18 Tentang penetapan perairan pandu luar biasa alur pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) di selat Malaka, selat Philip dan selat Singapura, yang merevisi SK Dirjen HubLa sebelumnya tahun 2007.

Berangkat dari keprihatinan terkait dihilangkannya item 11.2 dari Guidelines VPS in SOMS pada putaran 41st TTEG di Jogya tahun 2016, Dinas Perhubungan PemProv KepRi, menyampaikan keberatan kepada DELRI working group yang membahas Guidelines VPS in SOMS untuk mengusulkan dimasukannya kembali item 11.2 dengan kalimat berbeda yang berbunyi

“The service of Voluntary Pilotage in the Straits of Malacca and Singapore should be conducted and comply with littoral states national rules and regulations”.

Tetapi usulan tersebut tidak pernah di respons, dan tetap diusahakan di pertemuan working group Guidelines VPS in SOMS putaran ke 44th TTEG, DELRI menolak usulan surat ke IMO dengan kalimat tambahan Guidelines voluntary pilotage services ( VPS ) review periodically yang sesuai isi guidelines VPS item 14.

Maka Indonesia bersama Malaysia dan Singapore sepakat menyampaikan ke IMO, bahwa 3 negara pantai siap melaksanakan pelayanan pemanduan di selat Malaka dan selat Singapore atas nama kerja sama menghilangkan pasal item 11.2 terkait teritorial di dalam guidelines voluntary pilotage service in the straits of Malacca and Singapore.

Haruskah tindakan DELRI yang menghilangkan item 11.2 Kita biarkan sehingga pandu pandu warga negara asing akan dapat bebas melaksanakan pelayanan pemanduan naik dan turun di wilayah teritorial laut Indonesia ??

(Penulis seorang mentor trainer pandu warga negara Indonesia di selat Malaka dan Singapura)

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

alterntif text
alterntif text
alterntif text
Connect with us on social networks
Recommend on Google