Bogor (Maritimnews) – Pelabuhan Fakfak Provinsi Papua Barat berfungsi sebagai pengumpul dan distribusi barang melalui program tol laut serta penumpang melalui jalur/rute pelayaran kapal-kapal nusantara yang masuk ke pelabuhan tersebut, saat ini alur pelayarannya tengah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut.
Direktorat Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut akan segera menetapkan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Fakfak yang memiliki dermaga panjang 120 meter dan lebar 12 meter, seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan-bahan mentah dan manufaktur di provinsi Papua Barat.
Jika mengacu pada aktifitas perdagangan, khususnya di Kabupaten Fakfak maka diperlukan pengembangan pelabuhan terutama untuk mengakomodasi kegiatan bongkar muat barang dan pembangunan terminal pelabuhan laut sebagai sarana penumpang yang telah didukung kapal KM Tatamailau, KM Ciremai, dan KM Nggapulu milik PT Pelni.
“Transportasi laut baik antar kabupaten maupun distrik masih memegang peranan penting dalam mobilisasi barang dan manusia, mengingat kondisi geografis dan juga kondisi perekonomian masyarakat,” terang Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur-pelayaran Masuk Pelabuhan Fakfak Provinsi Papua Barat, di Bogor, Kamis (3/11).
Hengki menegaskan, kegiatan pelayaran di kabupaten Fakfak meliputi pelayaran nusantara, perintis, dan pelayaran rakyat dengan didukung tiga dermaga, namun berdasarkan kondisi eksisting tambatan petikemas tidak dapat digunakan karena kedalaman kurang mencukupi. Termasuk adanya bahaya navigasi berupa karang di posisi depan dermaga sehingga kapal petikemas dialihkan bertambat di dermaga II.
Kini Ditjen Hubla memandang keberadaan pelabuhan Fakfak harus dimaksimalkan untuk menunjang kebutuhan pokok masyarakat di wilayah provinsi Papua Barat khususnya di Kabupaten Fakfak. Maka dari itu, tim pengamatan laut Distrik Navigasi Kelas I Sorong sudah melakukan survey hidro-oseanografi dengan harapan dapat menghasilkan kajian ataupun rekomendasi guna penetapan alur pelayaran dan pengembangan pelabuhan yang baik dan aman bagi pelayaran.
(Bayu/MN)
