
MNOL, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hari ini, 5 Februari 2017 memperingati hari jadinya yang ke-70. Di tengah bertambahnya usia tersebut, ternyata organisasi berjuluk Laskar Hijau Hitam ini turut membangun kemaritiman Indonesia seiring dengan dicetuskan visi pemerintah poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo tahun 2014 lalu.
“Di PB HMI, bidang agraria dan kemaritiman ini tergolong bidang baru. Kita baru memulai untuk menopang pembangunan kemaritiman Indonesia,” ujar Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman Pengurus Besar (PB) HMI Mahyudin Rumata kepada maritimnews, (5/2/17).
Saat dihubungi dirinya tengah berada di Yogyakarta dalam acara Napak Tilas HMI. Ia menjelaskan bahwa perjalanan kemaritiman di era pemerintahan Jokowi ini cukup progresif, namun sayangnya belum menyentuh dengan kepentingan rakyat.
“Pembangunan 24 pelabuhan di Indonesia dalam konsep tol laut menurut kajian kami belum menyentuh kebutuhan rakyat, karena hanya diprioritaskan untuk kepentingan investor,” tandasnya.
Pria asal Pulau Seram ini menyatakan pihaknya selama ini selain mendukung program pemerintah juga bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai belum sesuai. Sesuai dengan perjalanan sejarahnya, organisasi yang didirikan oleh Lafran Pane ini kerap menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan rakyat.
“Kita selalu aktif mengkritisi kebijakan Kemenko Maritim saat ini. Seperti yang kemarin soal penamaan pulau, di mana Pak Menko tanpa melihat aspek sosiologis dan hukum sehingga cenderung mementingkan kepentingan investor,” ungkapnya.
Di era revolusi fisik periode 1945-1949, HMI pernah disematkan oleh Jenderal Soedirman sebagai Harapan Masyarakat Indonesia, karena keterlibatannya bersama TNI dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.
Memasuki era 1960-an, kendati akan dibubarkan oleh Bung Karno karena kedekatannya dengan Masyumi, namun atas arahan J Leimena dan petinggi ABRI saat itu, Sang Proklamator akhirnya mengurungkan niatnya.
Pecahnya gejolak 1965, HMI pun aktif memerangi PKI yang memiliki underbouw Centra Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) di tingkat mahasiswanya. Sehingga memasuki era Orde Baru, HMI memiliki kedekatan dengan pemerintah kala itu.
Kiprahnya dalam memajukan kemaritiman Indonesia, sambung Mahyudin, HMI pernah membuat FGD maritim bersama Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI). “Kita mengupayakan antar elemen maritim untuk menyatukan visi dalam membangun kemaritiman, salah satunya dengan APMI,” terangnya.
Ke depan, organisasi yang memiliki motto ‘Yakusa’ (Yakin Usaha Sampai-red) ini tengah menginisiasi berdirinya Posdamar (Pos Keasadaran Maritim) di berbagai kampus. Karena menurut Mahyudin, pembangunan maritim tanpa disertai dengan membangun kesadaran masyarakatnya akan bernilai nol.
“Kenapa kita membangun dari kampus? Karena di kampus lah tempat pembinaan intelektual bagi anak-anak muda dalam hal ini mahasiswa,” bebernya.
Di akhir penjelasannya, Mahyudin mengulas, untuk tingkat Cabang HMI di berbagai daerah juga tengah digalakan untuk memilki bidang kemaritiman bagi daerah yang terdapat potensi maritimnya.
“Kan ada cabang yang tidak memiliki laut itu lebih kita prioritaskan kepada agraria, tetapi bagi cabang-cabang yang terletak di daerah pesisir sangat perlu untuk memiliki bidang kemaritiman,” pungkasnya. (An/MN)






