MN, Jayapura – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sepakat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua serta Pemerintah Kota Jayapura untuk mendorong putra putri asli Papua agar dapat terlibat langsung berinvestasi dalam dunia usaha jasa terkait kepelabuhanan, sebagai bagian inovasi dan terobosan dari program Tol Laut.
Salah satu terobosan dan inovasi dalam optimalisasi program Tol Laut, yang saat ini tengah dilakukan bersama yakni sosialisasi dan pendampingan bagi keikutsertaan Putra Putri Asli Papua berinvestasi dalam berbagai dunia usaha jasa terkait di pelabuhan, antara lain JPT, PBM dan Perusahan Pelayaran bahkan termasuk keikutsertaan pada bisnis shipping.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura, Capt Roni Fahmi bergerak melakukan audiensi sekaligus sosialisasi program Tol Laut di Papua dengan Sekda Provinsi Papua, Walikota Jayapura dan Wakil Walikota Jayapura guna melakukan sosialiasi terkait kesepakatan bersama untuk mendorong putra putri asli Papua berinvestasi dalam dunia usaha jasa pelabuhan.
Dalam audiensi di Jayapura baru-baru ini, Kepala KSOP Jayapura didampingi oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan Willem Thobias Fofid dan Tim Teknis Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Jasa Terkait Horning Felle dan Jan Imbiri menegaskan, bahwa bakal terus melakukan terobosan dan inovasi seiring semangat pembangunan di Papua. Terutama menunjang Program Strategis Nasional Tol Laut dengan tujuan Konektifitas dan Disparitas.
Selain itu dalam pengelolaan pelabuhan dan bisnis pelayaran di Papua, khususnya Jayapura akan mengedepankan budaya dan kontekstual Papua, yang mana diharapkan dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, CSO serta masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Jayapura, Willem Thobias Fofid menambahkan, bahwa pelaksanaan Prioritas Program Strategis Nasional dalam implementasi yang telah berjalan di Papua dan Papua Barat dari Kementerian Perhubungan adalah Penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik.
Tercatat program Tol Laut saat ini meningkat dengan menghadirkan 11 Trayek dari 32 lintasan Trayek pada tahun 2021 yang memasuki 30 Pelabuhan singgah dan 1 pelabuhan pangkal. Adapun model pengembangannya adalah Pelabuhan Hub, yakni Pelabuhan Merauke.
“Kemudian penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik untuk Kapal Perintis sebagai bagian dari elemen pendukung Tol Laut, dan juga pembangunan pelabuhan rakyat dan pelabuhan perintis, kemudian adanya Subsidi Darat dan Jembatan Udara di Provinsi Papua-Papua Barat, yang menghubungkan keterisolasian wilayah-wilayah pegunungan,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
