Maritimnews, Jakarta – Isu pembubaran Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang dilontarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) menjadi sorotan para pengamat maritim Indonesia. Mereka tidak menghendaki dewan yang didirikan dengan semangat untuk mengubah paradigma land based orientation ke ocean based orientation itu dibubarkan begitu saja.
Mantan Menteri Kelautan pertama era Presiden Gus Dur, Sarwono Kusumaatmadja, sebagai salah satu pengamat yang keberatan apabila Dewan ini dibubarkan. Menurutnya, dewan ini masih berfungsi apabila dioptimalkan peranannya.
“Ya saya sempat kaget mendengar kalau KemenPAN dan RB ingin membubarkan Dekin karena dianggap inefisiensi soal numenklatur kelembagaan. Seharusnya Dekin bisa dioptimalkan peranannya bukan malah dibubarkan,” ungkap Sarwono.
Selanjutnya, pria yang tahu betul prosesi berdirinya lembaga ini, yang awalnya bernama Dewan Maritim Indonesia itu, kemudian baru melalui Kepres No 21 tahun 2007 diubah namanya menjadi Dekin. Sarwono berharap kepada presiden agar mengoptimalkan lembaga ini sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan kepres tersebut yakni sebagai Ketua Dekin.
“Seingat saya presiden baru dua kali hadir dalam sidang Dekin. Pada prinsipnya kita melihat kebutuhan saat ini mengingat presiden juga memiliki visi maritim. Dekin kelihatan tidak berbuat apa-apa karena memang tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” paparnya.
Dewan Kelautan Indonesia merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. Lembaga ini didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dan diketuai langsung oleh presiden.
Anggota Dekin terdiri dari 14 Kementerian dan Lembaga yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, KAPOLRI, KSAL, dan 27 perwakilan dari pakar, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta LSM.
Senada dengan Sarwono, mantan anggota MPR/DPR yang kini aktif dalam berbagai kegaiatan kelautan, Christina Rantetana juga menuturkan tidak setuju bila Dekin dibubarkan.
“Ya saya paham jika KemenPAN dan RB ingin mereformasi lembaga yang dianggap tidak efisien dalam pemerintahan. Tetapi perlu diingat karena kita 75 persen wilayahnya adalah perairan maka Dekin menjadi lembaga yang strategis,” ujar Purnawirawan TNI AL tersebut.
Dia berkilah, agar Dekin jangan disamakan dengan lembaga-lembaga lainnya. Memang anggapan publik, setelah kehadiran Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Dekin menjadi anak tiri yang tidak punya taji dalam merumuskan kebjiakan maritim nasional.
“Itu berbeda dengan Kemenko Maritim peran dan fungsinya. Dekin itu suatu council yang mengurusi urusan kelautan termasuk maritim di dalamnya. Jadi dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi,” tegasnya.
Christina menyampaikan hal itu terjadi karena menurutnya karakter bahari bangsa Indonesia sudah mulai menurun, termasuk para birokratnya. Padahal visi presiden jelas dengan lantang menyebutkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang baik.
“Ini menyedihkan sekali, kalau mungkin Dekin dianggap tidak efisien jangan rumahnya yang dibubarkan tetapi dipikirkan agar bagaimana dia dapat berfungsi dengan baik,” pungkasnya. (AN)
