Ilustrasi Foto: Kasal Laksamana TNI Ade Supandi bersama Menko Maritim dan SD Rizal Ramli (maritim.go.id)
Maritimnews, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyampaikan TNI AL sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam melakukan diplomasi maritim. Hal itu ia ucapkan saat membuka acara Sosialisasi Program Kemenko Maritim dan Sumber Daya di gedung BPPT, Jakarta, Kamis (18/2) lalu.
Rizal memaparkan berdasarkan perjalanan 5 pilar pembangunan maritim pemerintah, yang salah satunya penguatan diplomasi maritim maka TNI AL telah banyak memberikan sumbangsih bagi program tersebut. TNI AL sebagai salah satu matra di TNI memiliki tugas itu berdasarkan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34/2004 tentang TNI.
“Diplomasi maritim harus digalakkan dan ditingkatkan. Satu tahun terakhir ini semua pihak sudah menjalankan tugas masing-masing dalam peningkatan diplomasi tersebut, termasuk TNI AL,” ungkap Menko Maritim dan SD.
Beberapa event telah diselenggarakan oleh TNI AL yang mengharumkan nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tinggal di negara kepulauan terbesar di dunia. Di antaranya penyelenggaraan pertemuan Western Pacific Naval Symphosium (WPNS), Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK), dan memngikuti beberapa event internasional seperti Rim of Pacific (Rimpac) serta Multilateral Maritime Exercise In The Traditional Security Field danInternational Fleet Review di beberapa negara.
“Saya salut dengan TNI AL yang gencar dan cepat menjalankan fungsi itu. Buktinya berbagai event digelar dengan menghadirkan berbagai kekuatan Angkatan Laut di dunia,” ujarnya.
Selain diplomasi maritim, peran universal TNI AL adalah melakukan penegakan hukum di laut dan menjalankan fungsi militer dalam laut sebagai ruang juang. Dengan tugas seperti itu semakin membuktikan bahwa TNI AL memiliki paradigma berkelas dunia atau World Class Navy.
Dalam kenegaraan, hal itu telah menopang NKRI berdasarkan prinsip yang terkandung di Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya dalam konteks Politik Luar Negeri Bebas Aktif,, dengan berbagai event yang diselenggarakan TNI AL telah berfungsi untuk meredakan ketegangan kawasan, seperti konfli Laut China Selatan.
Di penjelasannya, Menko Maritim dan SD juga mengurai mengenai tugas negara dalam menyelesaikan batas-batas maritim dengan beberapa negara.
Sambungnya, tugas tersebut juga akan melibatkan peranan TNI AL selaku penjaga perairan yurisdiksi nasional. Di lain sisi, Rizal juga mengupayakan agar TNI AL semakin besar dalam struktur organisasi dan kemutakhiran alutsistanya.
“Dengan memperkuat kekuatan TNI AL, baik alutsistanya maupun personelnya, agar TNI AL menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Apalagi Indonesia juga memiliki laut yang luas yang bisa mendorong pembangunan industri maritim,” bebernya.
Lebih lanjut, mantan Aktivis ITB itu menerangkan bahwa pertahanan akan sejalan lurus dengan pembangunan industri maritim sehingga Indonesia bisa menjadi negara pengekspor kapal terutama kapal perang.
“Dulu industri kapal selalu dipegang oleh Eropa, kemudian pindah ke China dan Jepang. Karena masih dianggap mahal kini pindah ke Korea. Nah sekarang saatnya Indonesia dan Vietnam yang memegang industri itu,” pungkasnya. (AN)
