TNI AL Amankan Perbatasan Wilayah Laut antara Indonesia – Timor Leste dan Australia
MNOL, Surabaya – Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda (Laksda) TNI Darwanto, S.H., M.A.P., selaku Komandan Latihan…
MNOL, Surabaya – Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda (Laksda) TNI Darwanto, S.H., M.A.P., selaku Komandan Latihan…
Jangan sampai masyarakat dikorbankan dengan kebijakan Pertamina ketika menjadi kuda troya politik.
Bagi Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia-nya saat ini, pengamanan territorial menjadi sebuah tantangan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
RUU Perikanan seharusnya membuka kembali mata publik mengenai pentingnya usaha paska produksi. Hal ini dilihat mengenai signifikansi kegiatan usaha paska produksi yang juga terlibat pada peningkatan devisa negara. Tidak hanya itu, kegiatan usaha paska produksi juga membantu mendistribusikan atau meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan baik tangkap maupun budidaya.
Semangat perubahan menjadi motivasi pada proses pelantikan pejabat eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu memberikan semangat positif pada tugas dan kinerja KKP. Dalam sambutannya, Menteri Susi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa.
Kebijakan cantrang dinilai melanggar amanat konstitui Republik Indonesia yang menegaskan adanya prinsip keadialan dan kesejahteraan.
Menteri Susi selaku wakil pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Permen 32 tahun 2016 mengenai larangan cantrang. Hal ini menimbulkan polemik. Larangan cantrang ini memiliki pengaruh multi-dimensi Sosial, ekonomi, politik dan Hankam.
Peraturan Menteri mengenai cantrang kini menuai polemik berkepanjangan. Tidak hanya berasal dari kalangan nelayan kelas atas, namun kebijakan ini menimpa seluruh lapisan bahkan hingga kelas nelayan kecil. Larangan transhipment yang menjadi sarana penunjang produktivitas usaha perikanan tangkap maupun sarana transportasi lainnya kini menjadi tersendat. Butuh gebrakan Menteri Susi dan Presiden Jokowi untuk turun menengahi masalah ini.
Pada tahun 2005 timbunan sampah sebanyak 11%, naik menjadi 15% pada tahun 2015
Sebagai negara kepulauan dan wilayah perairan yang luas, penginderaan jauh menjadi sebuah kebutuhan penting. Sistem penginderaan jauh, bagi bakamla atau pertahanan nasional dapat mendeteksi keberadaan ancaman dan serangan. Implikasinya, sistem penginderaan jauh dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja personil Bakamla dalam menjalankan tugas.
MNOL, Surabaya – Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda (Laksda) TNI Darwanto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan kerja…