Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) menghimbau kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan untuk segera membahas teknis tentang standar pengupahan bagi pekerja laut atau pelaut Indonesia yang bekerja di kapal dalam negeri.
Pemerintah Indonesia memiliki program prioritasnya yaitu Nawacita, yang di dalamnya tertuang Tol Laut dalam visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Akan tetapi program ini bisa terancam gagal jika SDM maritim utamanya (pelaut) tidak diperhatikan.
MNOL, Jakarta – Operasi Patuh Jaya 2017 dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia selama 14 hari dari tanggal 9 – 22…
MNOL, Jakarta – Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapat laporan dari seorang buruh TKBM Pelabuhan Tanjung Priok bernama Ali Imron, bahwa…
Apa yang terjadi dalam dunia kepelautan Indonesia tidaklah seindah dengan cita-cita luhur yang didengungkan oleh Presiden Jokowi tersebut. Hampir 3 tahun visi itu berjalan, masih banyak praktik perbudakan bagi pelaut Indonesia.
MNOL, Jakarta – Mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhub dan Menaker No.P.26/3/13/Phb 71/MTK/69 tanggal 06 Juni 1969, penggantian sistem…
MNOL, Surabaya – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan International Maritime Organization (IMO) bekerjasama menyelenggarakan Regional Workshop on…
Kerja pelaut sangat berat dan karenanya memerlukan kondisi kerja yang berbeda dengan pekerja sektor lainnya sehingga perlu ada perbaikan upah.
Pelaut Senior menegaskan bahwa sejatinya KPI menjamin perlindungan dan kesejahteraan pelaut yang bekerja di luar negeri selama mereka bekerja di perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Term Of References (TOR) Pelaut Senior yang dilayangkan melalui surat resminya Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) Nomor 013/PS/IV/2017 tertanggal 13 April 2017, meminta negara hadir untuk membenahi organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan memfasilitasi Kongres Luar Biasa (KLB) KPI.
