Refleksi Hari Nelayan 2017, Pengamat kecam Kebijakan Pemerintah terkait Perikanan
Rokhmin Dahuri mengecam beberapa kebijakan Menteri Susi saat ini terkait beberapa hal yang dianggap menyulitkan nelayan.
MARIN Nusantara: Perlu Optimalisasi peran Koperasi Nelayan
Koperasi nelayan ini tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk mendapatkan bantuan yang diberikan pemerintah. Tetapi lebih dari itu, koperasi ini akan mengatur semua aktivitas ekonomi nelayan.
PB HMI: Pemiskinan Nelayan terjadi secara Terstruktur dan Sistematis
nasib para nelayan masih berada dalam skema kemiskinan struktural
Perjalanan Visi Poros Maritim, KNTI: Nasib Nelayan belum Membaik
Hingga kini, di Hari Nelayan, pembangunan masih berorientasi pada kepentingan infrastruktur dengan konsekuensi meminggirkan nelayan tradisional sebagai mayoritas pelaku perikanan di Indonesia.
KIARA: Penangkapan Warga Pulau Pari tak Miliki Dasar Hukum
KIARA menyatakan bahwa penangkapan nelayan Pulau Pari sangat absurd karena tidak berpijak pada hukum
Terkait Masalah Pulau Pari, KNTI Tuntut Kepolisian dan KKP Hentikan Kriminalisasi Nelayan
Hal yang paling mendesak untuk saat ini dilakukan adalah menghentikan kriminalisasi yang diduga sebagai upaya menghentikan perlawanan warga nelayan Pulau Pari
Kekayaan Laut Melimpah, Masyarakat Pesisir masih Merana
Potensi perikanan tangkap di Indonesia yang sangat melimpah, tetapi sampai saat ini masih belum mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat kecil terutama nelayan tradisional
Nelayan Hilang Akibat Cuaca Buruk, APMI Sumenep Sambangi Gedung DPRD
APMI Komisariat Daerah Sumenep, mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (13/2), karena nelayan hilang
Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari, Bukti Pemerintah lebih Pentingkan Korporasi
Edi Priadi harus mendekam di penjara atas laporan PT Bumi Raya dengan pasal 167 KUHP atas tuduhan memasuki secara paksa pekarangan perusahaan tanpa izin.
Negara Machiavellian dalam Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta
MNOL, Jakarta – Pernyataan Menteri Koordianator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang didampingi oleh Gubernur DKI…