Bupati Belu, Willybrodus Lay, mengatakan bahwa Pemda Kabupaten Belu sangat mengapresiasi upaya KKP dalam memperkenalkan inovasi teknologi budidaya lele bioflok untuk masyarakat perbatasan. Dirinya yakin upaya ini akan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memperkenalkan program unggulannya, yaitu budidaya lele bioflok ke berbagai daerah. Jika sebelumnya pemerintah berhasil mengembangkan lele bioflok untuk pemberdayaan umat pada berbagai pondok pesantren di Indonesia, kali ini KKP menyasar daerah perbatasan sebagai objek pemberdayaan ekonomi.
Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI-CFF) didukung oleh USAID (United States Agency International Development) dan USDOI (United States Department of Interior) menyelenggarakan pertemuan dua hari dalam mengembangkan, memperkuat, dan menerapkan sistem dokumentasi hasil tangkap dan ketelusuran/CDT perdagangan perikanan di 6 negara anggota CTI-CFF di kawasan Segitiga Karang.
Sejak beberapa tahun terakhir, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memberikan sebayak 690 paket bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada nelayan Pantai Utara (Pantura) di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang menerima 91 paket, Kabupaten Batang 30 paket, Kabupaten Demak 3 paket, Kabupaten Jepara 211 paket, Kabupaten Kendal 36 paket, Kabupaten Brebes 67 paket, Kabupaten Pekalongan 25 paket, Kabupaten Pemalang 125 paket, Kabupaten Rembang 67 paket, Kota Tegal 31 paket, dan Kabupaten Tegal sebanyak 4 paket.
Tcomm dan Majalah TROBOS Aqua bekerja sama dengan DJPB di Bogor menyelenggarakan Workshop Pembenihan Ikan Nasional 2017 yang dihadiri lebih dari 330 peserta pada awal bulan ini. Ke-330 orang peserta tersebut terdiri dari UPT/UPTD perbenihan berbagai daerah, perwakilan asosiasi perikanan, perusahaan pakan, hatchery, dan berbagai stakeholder lainnya.
Target produksi perikanan budidaya ditetapkan terus meningkat setiap tahunnya. Produksi perikanan budidaya diharapkan mampu mencapai 31,3 juta ton pada tahun 2019 nanti. Untuk memastikan keberhasilan pencapaian target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus memperkuat 3 (tiga) faktor penentu keberhasilan usaha perikanan budidaya, yaitu jaminan ketersediaan induk dan benih unggul, penerapan biosecurity yang ketat, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan monitoring residu serta kesehatan ikan, serta jaminan mutu kualitas air dan lingkungan sekitar usaha budidaya.
Nelayan dan penambak baik laki-laki dan perempuan dari 23 kabupaten/kota di Indonesia telah bermusyawarah selama enam hari dari 11-16 September 2017. Salah satu hasilnya adalah mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan keseluruhan bagian Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta penambak garam.
Pelaksana Tugas Sestama Bakamla RI Marsma TNI Widiantoro, M.B.A. bersama Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr(Han), mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menghadiri Rapat Koordinasi Satgas 115, di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 Lantai 1, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
MN, Jakarta – Sekretariat Regional CTI-CFF bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menyerukan…
