Published On: Tue, Jul 5th, 2016

Pesan Letkol Laut (P) Salim dari Paris, Makna Dekrit Presiden untuk Poros Maritim Dunia

 

Letkol Laut (P) Salim di Makam Napoleon, Prancis

Letkol Laut (P) Salim di Makam Napoleon, Prancis

MNOL, Jakarta – Bertepatan dengan peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – 5 Juli 2016, yang jatuh pada hari ini, substansi Kembali kepada UUD 1945 yang asli menjadi sorotan para praktisi maritim dalam upaya membangun negara maritim yang besar. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Ungkapan itulah yang disampaikan oleh Staf Asops Panglima TNI, Letkol Laut (P) Salim dari Paris, Prancis kala mengurai Poros Maritim Dunia kepada maritimnews (5/7/16)

Menurutnya, dalam mencapai poros maritim dunia sudah seharusnya Indonesia menggunakan kembali UUD 45 bukan UUD 2002 (UUD Amandemen). Alasannya, dengan UUD 2002 telah membuka peluang bagi kepentingan partai politik untuk hanya mencari kekuasaan dan menjadikan “maritim” sebagai sarana untuk mencapai itu.

“Mari kita melawan lupa terhadap apa yang telah para pejuang bangsa dengan mempertaruhkan ceceran darah demi tegak dan bangkitnya Indonesia dari kungkungan kaum penjajah. Apakah sejarah penggalian terhadap Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan kepentingan pribadi, partai atau golongan,” ujar Salim di Paris sehabis pulang dari Mali dalam perjalanan tugas TNI untuk meredakan konflik .

Pasalnya, dari berbagai literatur dan sejarah sebelum Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Negara ditinjau dari segi integritas antara pemerintah dengan rakyat. Tiga teori pengertian negara yang dikemukakan Mr. Soepomo dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945.

Salim yang sudah berkeliling ke berbagai negara di dunia meyakini teori Soepomo yang akhirnya terejawantahkan di UUD 1945 itu memiliki karakteristik khas Indonesia. Dalam teori itu diurai bagaimana hubungan teori individualistik, teori kelas (golongan), dan teori integralistik. “Ketika pilihan jatuh ke Teori Integralistik dan kemudian jadi UUD 1945 dan resmi menjadi konstitusi NKRI, maka sudah sangat jelas bahwa para founding fathers tahu persis apa itu Jiwa Bangsa Indonesia,” tandasnya.

Pentingnya persatuan dan kekeluargaan serta gotong royong dalam kehidupan bernegara disaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat mengunjungi daerah-daerah konflik antara lain di Mali, Kongo, dan daerah Afrika lainnya. Indonesia yang memiliki akar budaya yang luhur jangan sampai terjadi demikian.

Letkol Laut (P) Salim sewaktu di Mali

Letkol Laut (P) Salim sewaktu di Mali

Lulusan AAL tahun 1995 ini memandang bahwa jiwa UUD 45 merupakan langkah yang tepat untuk mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sebenar-benarnya, dan bukan hanya jargon politik belaka.

“Menurut pendapat saya, kita tidak perlu lagi kesana-kemari mencari format konstitusi dan waspada terhadap kepentingan asing yang ingin merubahnya, cukup berpegang kepada konstitusi yang telah para pendiri bangsa gali untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim,” tandasnya.

Lantas apa yang terjadi dengan Amendemen? Terlepas dari campur tangan asing dan untuk melanggengkan kekuasaan, dalam UUD Amandemen telah terjadi kebablasan mengakibatkan Sumber Daya Alam dan rakyat Indonesia menjadi terongrong karena dihisap terus menerus.

“Yah itu lah euforia reformasi liberal yang telah melupakan dan melumpuhkan ruh jiwa konstitusi ini yang sejati. Memang seperti apa yang pernah dibilang Bung Karno bahwa UUD 1945 belum sempurna, dan bahwa nanti sempurnakanlah sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tidak merubahnya menjadi paham selain Pancasila,” keluhnya.

Kemudian Salim juga menjelaskan bahwa sejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi kelanjutan dari Deklarasi Djuanda untuk mengukuhkan NKRI sebagai negara maritim yang besar.

“Dekrit Presiden merupakan “Tombol On” untuk menjalankan Deklarasi Djuanda yang berlanjut pada UNCLOS 1982. Selain itu, Dekrit Presiden juga menjadi pijakan dalam mewujudkan Good Maritime Governance dan Ocean Leadership,” tuturnya.

Tombol On Deklarasi Djuanda

Banyak pihak yang meyakini bahwa Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 merupakan tonggak atau pijakan dalam membangun negara Indonesia sebagai negara maritim saat ini. Memang asumsi tersebut sangat benar mengingat Deklarasi Djuanda merupakan keputusan penting yang dibuat oleh bangsa Indonesia melalui Perdana Menteri Ir. Djuanda Kertawidjaja pada saat itu. Deklarasi ini merupakan penerus dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 18 Agustus 1945.

“Suatu Deklarasi yang dengan tegas memutus pengaruh kolonialisme dalam upaya pecah belah dan bukan menjadikan laut sebagai pemersatu merupakan fenomena heroik yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Upaya Maritime Domain Awareness dari pemerintah kita sudah mulai tampak pada saat itu, meskipun masih dalam rangka mencari format yang tepat,” beber Salim.

Namun, dalam mencapai suatu negara maritim yang besar dan tidak memutus alur sejarah, Deklarasi Djuanda pun memerlukan cantolan hukum yang kuat. Indonesia saat itu menggunakan UUD Sementara 1950 sebagai kelanjutan dari UUD RIS yang ditetapkan bersama Belanda di Den Haag pada 27 Desember 1949. Aturan itu merupakan pengukuh dari aturan-aturan Kolonial Hindia Belanda sebelum Proklamasi Kemerdekaan, termasuk Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).

Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Aturan itu berlanjut pada Konsesi Van Mook dalam Perjanjian Malino tahun 1946 yang mendirikan berbagai negara boneka guna memecah belah persatuan dan kesatuan. Kedua peraturan itu semakin kuat kemudian dengan payug hukum UUD RIS yang menjadikan Indonesia sebagai negara federal (Serikat).

“Ditolaknya UUD RIS oleh Indonesia pada Mei 1950, menyebabkan ditetapkannya UUDS 50 pada 16 Agustus 1950 dengan prinsip dan semangat yang sama dengan penetapan UUD RIS enam bulan sebelumnya. Artinya, UUDS 50 pun dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari UUD RIS yang menggerogoti sendi-sendi NKRI kita,” ungkapnya.

Dalam dinamika seperti itu, Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 hanya menjadi sebuah euphoria hukum yang tidak berkutik dibawah naungan UUDS 50. Alhasil, kondisi itu mengantarkan Indonesia pada kondisi di ujung tanduk, dengan terjadinya disintegrasi bangsa.

Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Negara, Presiden Sukarno dengan dalih penyelamatan bangsa dan negara mengumumkan Dekrit yang berisi bubarkan Dewan Konstituante, Kembali ke UUD 45, dan bentuk MPRS serta DPAS.

Praktis, Deklarasi tentang wilayah laut Indonesia dalam konsesus 13 Desember 1957 hidup kembali dan benar-benar menjelma menjadi suatu kekuatan maritim yang besar serta menantang dunia. Isi Deklarasi itu pun dikukuhkan kemudian menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya, luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Barat yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Poros Maritim Dunia Berkaca pada Mercusuar Dunia

Seluruh undang-undang di masa itu memiliki penyebutan garis miring PRP, yang artinya Peraturan Presiden. Hal itu dijelaskan dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 45 yang berbunyi “Sebelum MPR, DPR, Dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaannya dilakukan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. Maka dari itu, mengapa posisi Sukarno sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan saat itu sangat dominan bahkan ada yang menyebutnya seorang diktatur.

Lebih jauh Salim mengungkapkan bahwa meskipun Sukarno sarat akan kediktaturan namun dia lah pemimpin besar revolusi yang memilki jiwa Ocean Leadership dengan konsep Mercusuar Dunia-nya. Banyak kebijakannya mengarah pada pembangunan Indonesia menjadi negara maritim diantaranya membentuk ALRI (sekarang TNI AL) dengan alutsista yang mutakhir di zamannya guna mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.

Sambung Salim,  dengan Bargaining power itu tentunya dapat mempengaruhi diplomasi maritim untuk menjadi pemain di kawasan bahkan internasional.

Sejatinya, konsep Poros Maritim Dunia ekuivalen dengan konsep Mercusuar Dunia, di mana negara ini mampu membawa energi dan daya yang besar untuk mempengaruhi dunia, asalkan kita punya pijakan yang jelas dan tidak memutus alur sejarah kita. Pepatah bijak menyatakan bahwa sejarah akan berulang dan sejarah akan menjadi hukum yang menguasai umat manusia.

“Maka, pemerintah saat ini lihatlah sejenak kepada sejarah untuk mendapatkan impuls momentum yang besar di masa kini,” pungkas penulis Buku Kodrat Maritim Nusantara ini.

Tentunya bukan hanya pemerintah yang wajib melihat itu, tetapi seluruh penggiat dan pejuang maritim yang saat ini tumbuh bak jamur di musim hujan turut melihat itu. Banyak dari mereka yang hanya menggelorakan Deklarasi Djuanda dan UNCLOS 1982, tetapi melupakan satu momentum penting dalam sejarah yang menyebabkan keduanya berjalan, yaitu Dekrit Presiden 5 juli 1959. (Tan)

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com