ebanyak 15 pelaut Indonesia yang kerja di kapal China mengadukan ke DPP Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) karena pemulangan sepihak setelah sebagian besar dari mereka upahnya tidak dibayarkan selama 6 bulan dan mendapat perlakuan tidak manusiawi.
Dengan berbagai fenomena ketertindasan yang dialami oleh pelaut, salah satu penyebabnya ialah pelaut tidak memiliki bergainning power yang kuat dalam membuat kebijakan.
Melalui ketua umumnya, Andri Yani Sanusi, PPI dengan tegas mengutuk perusahaan yang tak membayar santunan kematin sesuai aturan. Hal itu tak ubahnya seperti mafia di bidang kemaritiman.
Ijazah dan sertifikat baru sah apabila sudah masuk dalam database kementerian. Sementara untuk memasukan ke dalam database yang punya akses adalah hanya pejabat di kementerian tersebut.
Masih banyak pelaut Indonesia yang memiliki standar hidup jauh dibawah rata-rata baik standar yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO) maupun oleh International Maritime Organization (IMO).
Pemerintah Indonesia memiliki program prioritasnya yaitu Nawacita, yang di dalamnya tertuang Tol Laut dalam visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Akan tetapi program ini bisa terancam gagal jika SDM maritim utamanya (pelaut) tidak diperhatikan.
Apa yang terjadi dalam dunia kepelautan Indonesia tidaklah seindah dengan cita-cita luhur yang didengungkan oleh Presiden Jokowi tersebut. Hampir 3 tahun visi itu berjalan, masih banyak praktik perbudakan bagi pelaut Indonesia.
SDM Pelaut merupakan sosok penting dalam pencapaian Indonesia sebagai Negara Maritim.
