Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia itu menunjukkan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara Indonesia dan komunitas internasional dalam menangani tantangan di laut dan daerah pesisir.
setelah meluncurkan Peraturan Presiden Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman mulai menyusun instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja terkait KKI.
Indonesia serius dalam mengaplikasikan teknologi penanganan sampah (utamanya sampah plastik) menjadi energi listrik (waste to energy), seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara Nordik seperti Denmark, Swedia, Norwegia dan Finlandia.
Delegasi Republik Indonesia (Delri) telah mendaftarkan 2.590 nama pulau ke UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan konferensi ke- 11 UNCSGN (United Nations Conference on Standardization of Geographical Names) di Markas Besar PBB, New York pada tanggal 7-18 Agustus 2017. Dengan demikian Gasetir pulau yang berisi informasi (nama, koordinat, dan lokasi) pulau yang telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017, yaitu sebanyak 16.056 pulau.
Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman menyerukan pentingnya isu tentang kelautan dimasukkan dalam penyusunan instrumen global penanganan dampak perubahan iklim. Seruan itu dikemukakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno pada Konferensi Dampak Perubahan Iklim di Laut dari Sudut Pandang Hukum Internasional.
Perpres 16/2017 merupakan salah satu implementasi janji pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Salah satu penyebab perubahan iklim adalah banyaknya sampah plastik di laut laut.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman luncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperbarui
Problematika negara kepulauan, lanjutnya, antara lain seperti perubahan iklim, rule of law, lingkungan dan konektivitas serta meningkatkan pemahaman mengenai negara kepulauan (archipelagic state).
Mereka memandang bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam mewujudkan keamanan maritim global khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.
