Masalah Impor Garam, APMI Kritisi Keluarnya PP No.9/2018
Pengalihan kewenangan pemberian rekomendasi tersebut bertolak belakang dengan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
Pengalihan kewenangan pemberian rekomendasi tersebut bertolak belakang dengan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
akil Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), Kaisar Akhir, turut serta menghadiri kegiatan konferensi dengan tajuk “Marine Plastics Need European Action” di gedung European Parliament (EP),
Penandatanganan ini dilakukan oleh Asdep Pendidikan dan Pelatihan Maritim Bidang Kemaritiman Dr. Tb Haeru Rahayu, selaku pimpinan rombongan dan Presiden WMU, Dr. Cleopatra Doumbia-Henry.
Pemerintah dengan cepat pada tahun 2017 telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Sampah Plastik Laut sebagai peta jalan upaya penanggulangan masalah tersebut.