Dekrit Presiden yang berisi bubarkan Dewan Konstituante, kembali ke UUD 1945, dan bentuk MPRS merupakan tiga pernyataan yang mengandung makna sebagai penyambung tali sejarah sekaligus pengokoh momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.
Tidak ada komitmen pemerintah dalam membangun SDM maritim dan pembenahan dunia pendidikan yang berlandaskan kemaritiman, ini poros maritim untuk siapa?
Adanya GBHN akan ada kesinambungan visi serta untuk menghindari adanya ego sektoral di setiap rezim dan kelembagaan.
Rachmawati dan beberapa tokoh lainnya yang ditangkap hanya untuk menyerukan hukum dasar dikembalikan kepada UUD 1945 naskah asli dalam konteks penyelamatan bangsa dan negara.
MNOL, Jakarta – Pernyataan Menteri Koordianator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang didampingi oleh Gubernur DKI…
Penulis buku berjudul My Fish My Life: Ketahanan Pangan dari Laut, Sea Power Perspective, Letkol Laut (P) Salim, dalam acara bedah bukunya di Aula Dekanat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, beberapa waktu lalu mengurai tentang potensi kekayaan laut Indonesia yang melimpah.
Mantan Dankormar tahun 1998, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto menyatakan TNI wajib dalam melakukan Dekrit untuk kembali ke UUD 1945.
MNOL, Jakarta – Bertepatan dengan peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – 5 Juli 2016, yang jatuh pada hari…
MNOL, Jakarta – Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya berisi mengenai visi dan misi bernegara Indonesia menjadi bukti dahsyatnya pemikiran…
MNOL, Jakarta – Bertempat di Danau Kampus Universitas Indonesia, berdasarkan Piagam Danau UI yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Persiapan Gerakan…
