PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali menunjukkan perannya di dunia internasional. Hadir dalam pertemuan maritim IMO bersama Kementerian Perhubungan, BKI bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga aktif dalam acara The 15th Plenary Meeting and Working Group Meetings of ISO/TC 8/SC 8 Ship Design yang dilaksanakan pada 3-7 Juli 2018 di Bali.
Menyikapi musibah transportasi yang terus-menerus terjadi belakangan ini, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan para kepala dinas perhubungan di daerah.Menhub diminta menccari solusi untuk mengatasi permasalahan.
Badan Klasifikasi Milik Nasional, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) / PT. BKI, menerbitkan Technical Information No. 129 Tahun 2018 yang berisikan rangkuman laporan hasil 72nd Sessions of The Internatonal Maritime Organizations (IMO) Meeting of Marine Environment Protection Committee (MEPC 72) yang berlangsung dari tanggal 9 s.d 13 April 2018 di London, Inggris.
BKI turut hadir meresmikan peluncuran satu unit kapal Perintis “KM Sabuk Nusantara” milik Kementerian Perhubungan di galangan kapal PT Steadfast Marine di Pontianak
Kementerian Perhubungan yang menjadi pelaksana program tol laut pemerintah, mempunyai keterbatasan tugas dan wewenang dalam melaksanakan program tol laut dari hulu sampai ke hilir. Hal ini disampaikan oleh Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad dalam siaran persnya kepada media di Jakarta, Senin (5/3).
Dalam rangka memuluskan langkah untuk kembali menjadi anggota dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2018-2019, Delegasi Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menggalangan dukungan suara dari negara anggota IMO.
Indonesia Maritime Learning Center (IMLC) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Assosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) telah dibuka
Pelaut Senior menegaskan bahwa sejatinya KPI menjamin perlindungan dan kesejahteraan pelaut yang bekerja di luar negeri selama mereka bekerja di perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Kementerian Perhubungan sudah memporak-porandakan Pendidikan Perwira Pelayaran Niaga tertua di negeri ini lewat tangan BPSDM Perhubungan.
DPP INSA sangat prihatin atas musibah terbakarnya KM Zahro Exspress dan mengajak supaya kita bersama-sama membantu dan menjaga agar musibah serupa tidak boleh terjadi lagi dengan memaksimalkan keahlian masing-masing guna memberi masukan-masukan positif kepada Pemerintah
