Peringati Hari Perikanan Dunia, KIARA Ajukan 5 Tuntutan
Di bulan November ini, tepatnya setiap tanggal 21, masyarakat pesisir di seluruh dunia merayakan Hari Perikanan Sedunia.
KIARA sampaikan Masalah Perikanan dan Masyarakat Pesisir di Forum APNFS
Di hadapan forum APNFS, KIARA melalui Deputi Pengelolaan Pengetahuan, Parid Ridwanuddin, menyampaikan beberapa hal penting.
KIARA: Jangan Jual Bumi untuk Negosiasi Iklim!
Conference of The Parties (COP)-23 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn, Jerman, 6-17 November 2017 kembali dimulai.
Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil masih jadi Permasalahan Reform Agraria Pemerintah
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewacanakan konsep reform agraria (RA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Reklamasi Teluk Jakarta, Bukti Nyata Surat Al Baqarah ayat 11
Dalam surat Al-Baqarah ayat 11 disebutkan Jika dikatakan kepada Mereka: janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kemaslahatan.
Petambak Udang Dipasena harus mendapat Perlindungan sesuai Undang-undang
Produksi udang di Bumi Dipasena selama tiga tahun terakhir mencapai 18.983.715 kg.
KIARA Minta Sanksi Tegas buat Perusahaan terkait Pencemaran Minyak Sawit di Teluk Bayur
Minyak sawit akan memberikan dampak buruk bagi seluruh flora dan fauna yang ada di pesisir, baik ikan, rumput laut, karang, burung pemakan ikan, dan seluruh rantai makanan yang terhubung dengannya.
Tegakkan Kedaulatan Pangan, Kelompok Perempuan Nelayan harus Diperkuat oleh Negara
Perempuan Nelayan merupakan pahlawan protein bangsa yang berjasa menghadirkan protein ikan ke meja makan masyarakat.
KIARA: Pahlawan Pangan itu Bernama Perempuan Nelayan
Perempuan nelayan yang tersebar di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terus bekerja menghadirkan pangan laut guna mencerdaskan masyarakat.
Konflik di Timika, 104 Nelayan Jawa Segera Dipulangkan
Konflik horizontal dan migrasi nelayan dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ke Timika, Papua dikarenakan minimnya kepastian perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang telah menjadi mandat dari Undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.