sedikitnya ada 200 pengaduan kasus pelaut yang masuk ke PPI dan 70 persen di antaranya sudah terselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses advokasi. 200 kasus tersebut didominasi oleh pelaut yang bekerja di dalam negeri.
Ijazah dan sertifikat baru sah apabila sudah masuk dalam database kementerian. Sementara untuk memasukan ke dalam database yang punya akses adalah hanya pejabat di kementerian tersebut.
Minimnya tingkat kesejahteraan pelaut, membuat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) mendorong perlunya suatu undang-undang untuk pelaut.
MNOL, Jakarta – Masih dalam hingar bingar kemerdekaan Indonesia ke-71, nasib pelaut Indonesia belum pada tempat yang semestinya. Padahal perjalanan…
