Pagar Laut Tangerang dan Ujian Keadilan Ekologis Negara
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak pernah berdiri sendiri.
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak pernah berdiri sendiri.
Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menilai penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang menjadi pintu masuk utama terjadinya korupsi sertifikasi tanah Pagar Laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Pembongkaran pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, belum mampu mengakhiri dominasi pemodal dalam penguasaan ruang laut.
Proyek pagar laut di kawasan PIK 2 yang masih berlangsung meski izinnya telah dicabut, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum KKP.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor, Fathan Putra Mardela, memberikan kecaman atas masih berlanjutnya persoalan pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang hingga kini belum diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh
Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Indonesia, Arif Darmawan, mengecam keras masih berlanjutnya pembangunan pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2,
Fenomena pagar laut yang terjadi di pesisir Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah menarik perhatian publik serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya alam kita, khususnya di wilayah pesisir dan perairan laut.