KNTI mendukung Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jakarta atas pelaporan oleh Nelayan Pulau Pari sejak tahun 2016. LAHP tersebut menegaskan tentang adanya pelanggaran administrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara serta segera melakukan tindakan korektif.
Mereka hendak melakukan penyegelan atas wilayah pesisir yang dikelola oleh masyarakat Pulau Pari.
MN, Jakarta – Senin, 2 Oktober 2017, persidangan pidana tiga nelayan pulau pari yang dikriminalisasi saat mengelola pantai perawan telah…
Nelayan Pulau Pari mendesak 3 rekannya untuk mendapatkan penangguhan. Pengajuan penangguhan penahanan ini sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan nelayan
KIARA menyatakan bahwa penangkapan nelayan Pulau Pari sangat absurd karena tidak berpijak pada hukum
Enam orang nelayan di Pulau Pari yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta ditangkap dan ditahan di Kepolisian Resort Kepulauan Seribu karena dianggap melakukan pungutan liar.
Hal yang paling mendesak untuk saat ini dilakukan adalah menghentikan kriminalisasi yang diduga sebagai upaya menghentikan perlawanan warga nelayan Pulau Pari
Edi Priadi harus mendekam di penjara atas laporan PT Bumi Raya dengan pasal 167 KUHP atas tuduhan memasuki secara paksa pekarangan perusahaan tanpa izin.
