Untuk para Penentang Reklamasi, Menko Luhut minta Buktikan secara Ilmiah di mana Salahnya
Menko Maritim mengingatkan agar para penentang reklamasi ini juga menyiapkan data agar tidak asal bicara.
Menko Luhut kembali Mangkir dalam Sidang Lanjutan KIP, Negara kian Cacat Hukum
MNOL, Jakarta – Menko Maritim Luhut B Pandjaitan kembali mangkir menghadiri sidang lanjutan gugatan keterbukaan informasi publik (KIP) yang diajukan oleh…
Aktivis Lingkungan akan Tagih janji Anies-Sandi untuk Batalkan Reklamasi
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan mendapat penagihan janji dari para aktivis lingkungan penolak reklamasi Teluk Jakarta saat dilantik pada bulan Oktober 2017 mendatang.
Nasib Reklamasi Teluk Jakarta akan Ditentukan Besok
Ahok bersikeras bahwa reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan seluruh warga Jakarta. Bahkan saat ini sudah ada satu pulau dari 17 pulau reklamasi yang telah digunakan di pelabuhan Tanjung Priok.
Dokumen Amdal Bodong, KSTJ Nyatakan Reklamasi Pulau C dan D harus Dibatalkan
Koalisi menegaskan bahwa pembahasan sidang ini adalah omong kosong dan tidak memiliki makna apapun karena Pulau C dan D serta bangunan di atasnya telah terbangun.
PTUN Kabulkan Gugatan KSTJ soal Pembatalan Reklamasi Pulau F, I dan K
MNOL, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan Teluk Jakarta dan Koalisi Selamatkan Teluk…
Miris! Kembangkan Pariwisata Bahari, Warga Pulau Pari justru Dipidanakan
Enam orang nelayan di Pulau Pari yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta ditangkap dan ditahan di Kepolisian Resort Kepulauan Seribu karena dianggap melakukan pungutan liar.
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sebut KLHS Pulau C dan D Abal-abal
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyebut surat undangan tersebut ditujukan untuk menggelar acara konsultasi publik mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pulau Reklamasi Pulau C dan D.
Tidak membuka hasil Kajian Reklamasi, Menko Luhut Dianggap Berbohong
Menko Maritim telah menutup-nutupi hasil kajian yang menjadi dasar sikap inkonsisten terkait reklamasi Teluk Jakarta.
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nyatakan Gubernur dan Pengembang Langgar Peraturan
Koalisi mengajukan kesimpulan gugatan reklamasi Pulau F, I dan K yang menyatakan bahwa Gubernur serta Pengembang tiga Pulau Reklamasi telah melanggar hukum.