Pelabuhan sebagai bagian dari mata rantai logistik memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, harus ada equal treatment, baik untuk kalangan swasta murni, perusahaan PMA maupun BUMN
pelatihan uitemate yang akan diadakan itu sangat tepat waktunya.
Masih ada PR besar yang menanti para aparat penegak hukum di Indonesia menguak sindikat besarnya yang bermain di balik ini semua.
di tengah berjalannya visi pemerintah Poros Maritim Dunia, Indonesia justru masih berkutat dengan masalah keamanan dan birokrasi di pelabuhan.
Kegiatan penangkapan ikan harus diatur (regulated) disesuaikan dengan siklus berkembang biaknya ikan, kawasan penangkapan (fishing ground), dan potensi konflik dengan nelayan tradisional.
Bukan hanya ucapan bela sungkawa terhadap suatu kejadian kecelakaan kapal yang dilakukan Dirjen Hubla, tetapi benar-benar membenahi strukturnya dan bahkan memecat jajarannya yang mengindahkan keselamatan pelayaran.
Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia sudah sepatutnya naik kelas ke kategori A atau B.
Himbauan dari Menko Maritim dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut untuk tidak melakukan aksi mogok seakan tak digubris oleh anggota SP JICT.
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan dana haji akan dimanfaatkan untuk membangun proyek infrastruktur, termasuk pelabuhan yang terdiri dari 5 pelabuhan utama dan 24 pelabuhan pendukung di seluruh Indonesia.
National Maritime Institute (Namarin) merasa prihatin atas perkembangan yang ada karena dapat mempengaruhi pelayanan terhadap pengguna jasa yang bersandar di terminal yang dioperasikan oleh PT JICT.
