Tingkatkan Keamanan Maritim, Pemerintah RI Dorong Pertemuan Trilateral

MNOL, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, akan melakukan pertemuan trilateral dengan Menlu Malaysia Sri Anifah Aman dan panglimanya beserta Menlu Filipina Jose Rene Almendras dan panglimanya, pada 5 Mei mendatang untuk membahas mengenai kerja sama pengamanan wilayah maritim di wilayah Sulu, Sulawesi, dan selatan Filipina.

“Rencana pertemuan akan dilaksanakan di Gedung Pancasila, Kemlu. Dan itu dilakukan karena meakin meningkatnya ancaman maritime akhir-akhir ini,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Kamis (28/4).

Pertemuan trilateral ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada Menlu Retno dan Panglima TNI agar duduk bersama dengan pihak Malaysia dan Filipina. Instruksi itu menyangkut masalaha keamanan bersama di kawasan titik temu ketiga negara ini, di mana banyak terjadi piracy dan penyanderaan.

“Pertemuan ini didasarkan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menlu Retno dan Panglima TNI, agar bisa duduk bersama dengan pihak Malaysia dan Filipina dalam membahas peningkatan keamanan di kawasan Sulu dan selatan Filipina,” sambungnya.

Pertemuan tiga negara ini merupakan inisiatif dari Indonesia dengan tujuan membahas situasi keamanan maritim di kawasan tiga negara tersebut. Selain itu, untuk memastikan agar kerja sama di bidang ekonomi tidak terganggu dengan adanya peningkatan keamanan. Kejadian perompakan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan pertemuan ini.

“Semua sudah konfirmasi dan dipastikan hadir. Pertemuan ini akan diawali courtesy call dengan presiden, intinya membahas situasi maritim di kawasan titik temu tiga negara,” tambahnya.

Dari pertemuan tersebut akan dihasilkan joint statement yang antara lain berisi komitmen tiga negara untuk menjaga keamanan di kawasan, juga stabilitas kegiatan ekonomi dan pergerakan masyarakat tiga negara di kawasan itu. Selain itu, akan ada nota kesepahaman (MoU) yang berisi detail operasional kerja sama keamanan, yang menjadi hasil dari pertemuan trilateral tersebut. Nota kesepahaman tersebut akan ditandatangani oleh tiga panglima dari ketiga negara.

Terkait penyanderaan empat belas WNI oleh kelompok Abu Sayyaf, Armanatha mengatakan hal itu tidak dibahas dalam agenda pertemuan.

“Secara khusus tentang sandera tidak ada dalam agenda, tapi tidak menutup kemungkinan pihak Filipina akan memberikan informasi terbaru terkait langkah yang akan dilakukan untuk membebaskan sandera secara keseluruhan,” pungkasnya.

Kerja sama trilateral ini pernah dilakukan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dala, masalah keamanan di Selat Malaka. Sedangkan, saat ini titik temu antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di utara Pulau Kalimantan mengalami tingkatan ancaman yang luar biasa seperti halnya di Selat Malaka dahulu. (TAN)