Anomali Negara Poros Maritim Dunia, Tidak Punya Kapal Induk

Oleh: Indarti Bahtiar*

MNOL – Sebuah terobosan dikemukakan Panglima TNI untuk mengalih fungsikan pulau-pulau terluar Indonesia menjadi kapal knduk, salah satunya yang akan segera dibuat yakni di Pulau Biak, Papua.

Sebagaimana dilansir dari portal berita rimanews.com, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan pulau-pulau terluar menjadi kapal induk di Indonesia. “Kita akan fungsikan salah satu pulau seperti ‘kapal induk’, kita tidak butuh kapal induk, pulau-pulau kita jadikan kapal induk. Dari pada kita beli kapal induk berapa (mahal), mendingan pulau-pulau kita buat,” kata Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo saat meninjau Landasan Udara Manuhua, Biak, Papua.

Rencananya, di tahap awal TNI akan memprioritaskan membuat pulau “kapal induk” di 4 titik strategis Nusantara. Biak untuk wilayah timur, wilayah barat akan dibuat di Pulau Natuna, utara di Pulau Morotai, kemudian di selatan di Pulau Saumlaki dan nantinya total akan dibuat di 92 titik terluar Indonesia. Selain itu, Panglima TNI juga berencana menambah jumlah armada perangnya, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Tentunya, ada pro dan kontra ketika suatu wacana dilontarkan oleh pejabat publik apalagi dari seorang Panglima TNI. Penulis sendiri berfikir gagasan itu kurang tepat apabila disinkronkan dengan visi presiden poros maritim dunia.

Mengutip pernyataan Direktur Namarin Institute, Siswanto Rusdi, yang menjelaskan bahwa pulau tidak bisa dijadikan sebagai kapal induk karena elemen utama dari sebuah pulau adalah “Pergerakan”. Sejatinya, kapal induk juga dapat dijadikan base camp pertahanan untuk memukul serangan dari luar Indonesia.

Jadi saat ada gangguan masuk akan dipukul dulu dari wilayah terluar yaitu lewat alutsista-alutsista yang bermarkas di kapal induk. Kalau dengan konsep pulau sebagai kapal induk, berarti kita membiarkan dahulu orang masuk wilayah kita baru kita pukul karena pulau paling terluar sekalipun tetap masuk wilayah teritorial Indonesia.

Melihat pandangan dari pakar maritim itu, penulis akhirnya meyakini bahwa keberadaan kapal induk bagi pertahanan maritime Indonesia boleh dibilang urgent. Namun, tetap kita tentunya juga harus realistis dengan kondisi perekonomian negara. Karena biaya kapal induk terlampau mahal.

Indonesia tercatat pernah memiliki sebuah Kapal induk jenis Sverdlov bernama KRI Irian berkat kedekatan Bung Karno dengan USSR saat itu. Kini KRI Irian yang legendaris telah hilang secara misterius, beberapa mengatakan KRI Irian dibesi tuakan (Scrap) di Taiwan. Adapula yang mengatakan bahwa Rusia telah mencegat dan mengambil alih KRI Irian dengan kesepakatan karena adanya teknologi di KRI Irian yang tidak boleh bocor ke Negara lain.

Selanjutnya, selama 30 Tahun lebih masa orde baru Indonesia tidak pernah berhasil memiliki Kapal induk lagi,  malah Kepemimpinan Soeharto telah merubah paradigma Indonesia menjadi Negara agraris dan semakin menjauhkan negeri ini dari kodratnya sebagai bangsa maritim

Sebenarnya justru sekarang lah Bangsa ini sedang menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi yang dengan visi Poros Maritim Dunia-nya akan bisa mengembalikan kejayaan negeri ini di lautan. Di mana seharusnya kecanggihan alutsista-alutsista lautlah yang menjadi sebuah prioritas. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Menteri Pertahanan, Jend (Purn) Ryamizard Ryacudu yang menyatakan kekuatan matra darat ada di keandalan bertarung para prajuritnya, sedangkan kekuatan matra aut dan udara ada di keandalan alutsistanya.

Terlepas dari semua itu, adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa ditampik, kehadiran Kapal induk pastinya akan ikut mempengaruhi kekuatan diplomasi Indonesia di lautan baik itu coercive diplomacy atau Gun Boat Diplomacy bahkan soft diplomacy atau Naval Diplomacy sekalipun tentunya akan jauh lebih berhasil dilakukan bila negeri ini telah memiliki sebuah Kapal induk.

Bagi Negara yang mendeklarasikan diri akan menjadi Poros Maritim Dunia tanpa keberadaan sebuah kapal induk apakah sebuah keniscayaan? Atau apakah ini berarti kemunduran kembali Strategi Pembangunan Pertahanan kita kembali ke konsep Land Based Strategy di mana  Daratan yang masih menjadi prioritas utama bukannya Strategi Pembangunan Pertahahanan berbasiskan laut atau Naval Strategy.

Beberapa faktor yang membuat Indonesia sulit memiliki Kapal induk (Lagi), antara lai :

• Memiliki tingkat ekonomi yang kuat hingga bisa mendanai sekitar 45 Milyar US $ dan juga dana operasionalnya yang tentunya tidak murah.
• Doktrin politik luar negeri Presiden Jokowi yang masih dipertanyakan, kedekatan dengan Negara produsen alutsista andal tentunya akan membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan akses ke alat-alat pertahanan terbaik dengan harga yang kompetitif. Saat ini Amerika dan Rusia lah yang terbanyak memproduksi dan memiliki kapal induk, sementara Negara besar di Asia seperti Tiongkok saja baru memiliki 1 buah kapal induk dan sedang dalam tahap pembangunan kapal induk kedua
• Indonesia harus memiliki sebuah industri logam dan baja yang mampu menghasilkan baja berkualitas tinggi untuk menahan tekanan ekstrim dari bobot kapal induk. Itulah sebabnya Presiden RI pertama sekaligus arsitek terandal kita, Bung Karno, dulu sudah memplot Krakatau Steel sebagai penunjang bahan baku industri yang andal terutama untuk Industri Pertahanan nasional
• Memiliki SDM yang berkualitas yang dapat merancang dan mengembangkan kapal perang yang sangat kompleks, sudah menjadi rahasia umum, selama ini kapal perang Indonesia walaupun dibuat di galangan nasional tapi blueprint-nya masih dibeli dari Negara lain

*Penulis adalah pemerhati masalah kemaritiman Indonesia