Categories: BakamlaHLTerbaru

TB Hasanuddin Tuntut Kemenkeu Naikan Anggaran Bakamla

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin

MNOL, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menuntut agar Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran untuk Bakamla (Badan Keamanan Laut). Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberantas penyelundupan di laut.

“Namun, bila anggaran Bakamla masih minim dan tidak cukup untuk menjalankan program besar pengamanan kelautan, maka hal itu ibarat jauh panggang dari api atau tindakannya bisa tidak sesuai dengan harapan,” ujar TB Hasanuddin seperti dikutip dari pers rilisnya, Jakarta, Senin (6/6).

Bakamla sendiri pada tahun 2016, hanya mendapat alokasi sebesar Rp326,2 Miliar. Sedangkan Badan Intelejen Negara (BIN) pada tahun 2015 mendapatkan sebesar Rp1.592 Triliun. Dalam APBN-P nanti Kemenkeu akan menambahkan anggaran  BIN sebesar Rp500 Miliar sehingga menjadi Rp2,092 triliun.

Dari sinilah, Politikus PDI-Perjuangan itu menilai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mampu menterjemahkan pemikiran Presiden Jokowi saat memberikan intruksi kepada Bakamla. Padahal jelas dalam membangun visi poros maritim dunia, Bakamla menjadi lembaga vital yang mengkoordinasikan semua instansi yang berwenang di laut.

Bakamla sendiri juga dituntut untuk bertransformasi menjadi Coast Guard Indonesia sebagaimana bersama TNI AL menjadi instansi yang diakui oleh UNCLOS 1982 dalam penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional. Oleh karena itu segala keperluannya harus tercukupi, baik alutsistanya, SDM, pangkalan dan operasinya.

Selanjutnya, Anggota DPR RI asal Banten ini mencium ada udang di balik batu alias bersembunyi mafia di internal Kemenkeu. Yang mana akan terancam proyeknya bila Bakamla menjadi lembaga yang kuat di laut.

“Jika melihat anggaran Bakamla yang tak mengalami kenaikan, saya berpikir Kemenkeu tidak mendorong sedikitpun prioritas penguatan Bakamla untuk pemberantasan, penyelundupan, atau memang ada upaya oknum mafia di internal Kemenkeu yang berusaha menggagalkan upaya Presiden dalam pemberantasan penyelundupan,” pungkas TB Hasanuddin. (RM/MN)

 

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

IPC TPK Dorong Sportivitas Bersama Badminton Competition 2026

Jakarta (Maritimnews) - Komitmen PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) untuk tidak hanya unggul dalam…

5 days ago

Pasca QCC Baru, Tingkatkan Produktivitas Layanan IPC TPK Panjang

Bandar Lampung (Maritimnews) - Kehadiran Quay Container Crane (QCC) tipe Post Panamax di IPC TPK…

6 days ago

Semester I/2026, Throughput IPC TPK Meningkat 7 Persen

Jakarta (Maritimnews) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional yang solid…

2 weeks ago

Mengawal Meritokrasi BUMN; Mengapa JOB BIDDING Jangan Menjadi Alat Menghukum Pengalaman

Oleh: Djusman H Umar Praktisi Ketenagakerjaan & Ketua Harian Federasi BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu)…

2 weeks ago

Setetes Harapan di Hari Jadi IPC TPK, Himpun 128 Kantong Darah

Jakarta (Maritimnews) – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK)…

2 weeks ago

Pelindo Terminal Petikemas Terima Dua Penghargaan Ajang GSPI ASRI 2026

Surabaya (Maritimnews) - PT Pelindo Terminal Petikemas meraih penghargaan dalam ajang Green and Smart Port…

2 weeks ago