Melalui IMO Biro Klasifikasi Indonesia Diperjuangkan Agar Berstandar Internasional

London– Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Laksamana (Purn) Dr Marsetio yang juga saat ini bertugas sebagai utusan khusus Indonesia untuk International Maritime Organization (IMO) menyatakan Indonesia telah menyerahkan dokumen aplikasi serta surat dukungan pemerintah Indonesia dalam rangka memastikan proses masuknya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia sebagai anggota International Association of Classification Society (IACS), sebuah badan internasional yang memiliki otoritas mengeluarkan klasifikasi perkapalan berstandar Internasional. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Robert Ashdown Sekretaris Jendral IACS di London (7/7).

Marsetio mengungkapkan Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar dibidang perkapalan, sudah saatnya Biro Kualifikasi Indonesia dapat diakui secara Internasional sehingga devisa negara tidak mengalir ke negara lain.

“Di Indonesia ada beberapa perusahaan perkapalan berstandar Internasional, tenaga ahlinya banyak menggunakan putra putri terbaik bangsa. Tetapi karena kita tidak memiliki badan klasifikasi perkapalan berstandar Internasional kita meski menggunakan perusahaan luar negeri sehingga potensi pendapatan negara mengalir ke negara lain” tulis Marsetio dalam keterangan tertulisnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut periode 2012-2014 ini juga menyampaikan apabila PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) diterima menjadi anggota IACS akan menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang memiliki perusahaan biro kualifikasi kapal berstandar Internasional sehingga akan membuka peluang pendapatan ekonomi dari sektor perkapalan.

Marsetio menambahkan upaya untuk mendaftarkan BKI ke IACS telah melalui proses yang panjang di dalam negeri dan tidak terlepas dari adanya dukungan langsung dari Prisiden Jokowi yang berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui oleh dunia internasional.

“Dengan adanya dukungan penuh dari Presiden, tugas Majelis BKI akan jauh lebih mudah. Pasalnya, BKI pada dasarnya telah memenuhi persyaratan menjadi anggota IACS. Adapun kriteria minimum yang harus dipenuhi BKI bila ingin menjadi anggota IACS secara penuh adalah minimal berpengalaman selama 30 tahun” Ungkap Marsetio.

Seperti diketahui, BKI telah berpengalaman sekira setengah abad, sejak berdiri pada 1964. Kedua, memiliki register kapal ‘sea going’ sebanyak 1.500 unit kapal. BKI telah meregister lebih dari 12 ribu kapal berbendera Indonesia, di antaranya sekitar 700 unit kapal dengan rute pelayaran internasional.

Kemudian, total gross tonnage kapal yang teregister adalah 8 juta ton untuk kapal berbobot 100 GT lebih, sementara BKI telah meregister lebih dari 10 juta GT kapal berbobot 100 GT lebih. Terakhir, memiliki 150 orang surveyor yang expert di bidangnya dan 100 orang staf teknik. Saat ini, BKI telah membuka 20 unit kantor cabang di seluruh Indonesia, dengan jumlah surveyor lebih dari 150 orang.

“Sehingga secara administrasi BKI telah memenuhi syarat. Semoga dalam waktu cepat BKI bisa segera diakui sebagai anggota IACS,” tegas Marsetio.

Sebagai Informasi, IACS didirikan pada 11 September 1968 di Hamburg, Jerman. IACS berada di bawah koordinasi International Maritime Organization (IMO) yang berkantor pusat di London, Inggris. IACS saat ini beranggotakan 12 negara dan jika disetujui Indonesia akan menjadi negara anggota ke-13 dan menjadi negara pertama di kawasan ASEAN. IACS dibentuk agar adanya keseragaman antar-badan klasifikasi yang meregister kapal-kapal niaga. Secara teknis, IACS memberikan bimbingan dan dukungan serta mengembangkan interpretasi terpadu dari peraturan perundang-udangan internasional yang dikembangkan oleh negara-negara anggota IMO.

Saat ini, Indonesia juga telah terdaftar sebagai negara anggota IMO kategori “C” periode 2015-2017. Dengan posisi tersebut, posisi tawar Indonesia diharapkan akan kuat di dunia Internasional khususnya terkait isu kemaritiman sesuai dengan prioritas program pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

 Kategori Keanggotaan IMO

Sebagai informasi lebih lanjut dalam sidang ke-29  IMO Assembly di London, Inggris, 23 – 27 November 2015 telah menetapkan negara-negara anggota sebagai Anggota Dewan IMO Kategori A, B,  dan C. Sebanyak 10 anggota Dewan IMO Kategori A yang beranggotakan 10 negara yang memiliki peranan dan kepentingan dalam memberikan international shipping services, yaitu: Tiongkok, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Korea, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Sedangkan 10 anggota Dewan IMO Kategori B yang memiliki kepentingan terbesar dalam international seaborne trade, yaitu: Argentina, Bangladesh, Brazil, Kanada, Perancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, Swedia.

Adapun 20 negara anggota Dewan IMO Kategori C yang memiliki peran terbesar dalam bidang transportasi maritim dan merepresentasikan kawasan-kawasan geografis utama di dunia, yaitu: Singapura, Turki, Malta, Australia, Siprus, Peru, Mesir, Kenya, Indonesia, Afrika Selatan, Maroko, Denmark, Chile, Bahamas, Belgia, Meksiko, Malaysia, Filipina, Liberia dan Thailand.