GMNI: Kebijakan Impor dalam Tata Kelola Gas Jauhkan Visi Trisakti dan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK

MNOL, Jakarta – Opsi impor yang dilakukan oleh Menko Maritim untuk mengimpor gas dari negara tetangga akan menghapus cita-cita Proklamasi dan Trisakti Bung Karno dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial. Demikian ungkap Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Chrisman Damanik kepada maritimnews beberapa waktu lalu.

Menurutnya, terkait adanya usulan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan tentang wacana untuk mengimpor gas dalam rangka efisiensi untuk mengurangi beban biaya industri akan semakin menjauhkan kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Chrisman menilai bahwa Menko Maritim belum tuntas dalam mengejahwantahkan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK . Berdasarkan data yang dihimpun ada sekitar 154,64 TSCF potensi gas Indonesia.

Sambungnya, Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya alam terutama gas alam yang berlimpah dan cukup memenuhi kebutuhan nasional.

“Dari kejadian tersebut, adanya kesalahan tata kelola gas Indonesia yang mengakibatkan tingginya harga produksi gas di Indonesia. Selama ini keberadaan tata kelola migas diindikasikan rawan suap menyuap seperti apa yang dikatakan oleh KPK. Maka sudah saatnya negara memperbaiki tata kelola migas indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” beber Chrisman.

Ketua Presidium GMNI yang terpilih dalam Kongres XIX di NTT ini juga menyatakan wacana opsi impor tersebut akan menjadi ruang yang sangat rawan bagi pihak-pihak yang ingin memegang izin impor di Indonesia.

Dia juga mengungkap polemik pengelolaan gas di Kepulauan Natuna dan daerah lainnya yang menurutnya sudah sepatutnya untuk dibangun zonasi gas nasional yang bernafaskan kepentingan nasional.

“Keberadaan gas di Kepulauan Natuna sudah saatnya untuk dimaksimalkan untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pada bagian barat Indonesia. Sedangkan ketersediaan gas pada wilayah Papua untuk memenuhi kebutuhan di timur Indonesia. Hal tersebut akan menjadi masukan ke depan dalam pembuatan zonasi rantai gas oleh pemerintah,” papar dia.

Di sisi lain, Chrisman menegaskan sudah saatnya kita meningkatkan kapasitas manusia dan teknologi nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.

“Sudah seharusnya negara membangun industri nasional dan membantu segala kebutuhan perkembangan industri tersebut. Bukan dengan atas nama efisiensi dan efektifitas industri kita menggadaikan kedaulatan negara kita dengan mengimpor,” pungkas Ketua Presidium organisasi mahasiswa yang berplatform ajaran Bung Karno tersebut. (Rayla/MN)