Banyak Pemilik Kapal di Muara Baru yang Keberatan Diukur Ulang

MNOL, Jakarta- Tugas sebagai pelayan untuk keberangkatan suatu kapal, pihak Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menugaskan kepada Kantor Syahbandar dan Otoroitas Pelabuhan (KSOP), salah satunya terkait ukuran kapal dan izin berlayar kapal di setiap pelabuhan.

Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang nomor 17 tentang pelayaran, jika ada hal pelanggaran maka pihak KSOP dapat menindak secara hukum. “Jabatan yang kita emban, sungguh amat berat. Ibaratnya seorang Jaksa dan Hakim dalam melaksanakan tugas dilapangan,” jelas Kepala KSOP kelas V pelabuhan Muara Baru, Haryono kepada Maritimnews, Rabu (23/3).

Menurutnya, melaksanakan tugas di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru penuh tantangan, khususnya keselamatan pelayaran. “Kapal-kapal yang masuk dan bersandar di Pelabuhan Muara Baru rata-rata diatas 7 gross tonnage (GT). Sehingga perlu klarifikasi pengukuran ulang. Pengukuran ulang bertujuan agar kondisi kapal layak atau tidak beroperasi. Ketentuan itu mengacu aturan Internasional atau IMO,” tegas Haryono.

“Banyak pemilik kapal yang keberatan untuk diukur ulang. Dengan alasan bermacam-macam,” ungkap Haryono.

Ditambahkannya, bahwa kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Muara Baru hampir seluruhnya harus diukur ulang. Model perizinan pun untuk kapal perikanan memakai 2 (dua) instansi yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Guna membenahi dan meningkatkan kinerja KSOP Muara Baru, khususnya bagi pelaksanaan pendidikan sertifikasi para pelaut yang terkendala terbatasnya tempat kegiatan pelatihan. Semoga dalam waktu dekat, kami dapat gedung baru yang lebih representatif,” pungkas Haryono. (Bayu/MN)