Bersama Norwegia, Indonesia akan Bersinergi Perangi Illegal Fishing

MN, New York  – Dalam kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Climate and Environment Norwegia, Vidar Helgesen, pada Senin (5/6). Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas rencana kerjasama pemberantasan kejahatan perikanan  (fisheries crime), sampah laut, blue carbon, dan kesehatan laut.

Dalam pertemuan tersebut, kerjasama dalam pemberantasan praktik penangkapan ikan secara illegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF) menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Menteri Susi mengungkapkan, Norwegia akan membantu Indonesia dalam peningkatan kapasitas dan pendidikan guna memerangi IUUF.

“Saya harapkan Norway Interpol, UNODC, tetap membantu kita. Beberapa penangkapan kapal besar dibantu sangat baik oleh mereka, dengan pemantauan dan keahlian mereka, juga tenaga ahli dari mereka,” ungkap Menteri Susi kepada awak media usai pertemuan bilateral tersebut.

Menteri Susi juga mengatakan, Indonesia menginginkan bantuan Norwegia untuk menyuarakan pemberantasan illegal fishing di Eropa, mengingat selama ini Norwegia dikenal sebagai negara yang peduli lingkungan.

“Mereka juga sudah turun tangan dalam membantu pembakaran hutan, gambut. Kita harapkan mereka kan juga mencintai laut. Mereka semakin sadar fisheries crime itu sudah dirasakan merugikan semua negara,” jelas Menteri Susi.

Menurutnya, Norwegia juga sepakat bahwa IUUF merupakan gerbang utama kriminalitas lainnya, seperti penyelundupan narkoba/obat terlarang, penyelundupan binatang langka, kekerasan, perbudakan manusia, dan sebagainya. Mereka sudah dengan tegas menyatakan akan dengan berani dan tegas melindungi laut mereka.

Melindungi laut artinya melindungi produktivitas lautan, begitulah diyakini Menteri Susi. Namun sejauh ini banyak pengusaha atau sektor industri yang salah kaprah menganggap melindungi produktivitas adalah dengan mengambil sebanyak-banyaknya sumber daya perikanan tanpa memperhatikan keberlanjutan.

Padahal menurut Menteri Susi, keberlanjutan adalah upaya agar sumber daya kelautan dan perikanan tetap ada dan banyak, tanpa harus takut kehabisan.

“Sustainability itu bukan konservasi. Dalam hal ini sustainability itu menjaga produktivitas, menjaga jumlah ikan yang ditangkap itu bisa terus banyak. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprah,” tuturnya.

“Ada yang bilang saya ini pejuang hak asasi ikan (bukan hak asasi manusia) katanya. Ikan itu kita perlukan untuk kita ambil, kita makan, kita jual. Kalau ikannya tidak ada, apa yang akan kita ambil, nanti food security kita tidak bisa lagi, ya artinya kita tidak sayang manusia,” katanya lagi.

Wanita asal Pangandaran ini pun menyambut baik kepedulian yang mulai ditunjukkan negara-negara United Nation (PPB) terhadap nasib laut dunia. Sambungnya, selama ini PBB hanya menaruh perhatian terhadap masalah hutan, darat, dan economy agriculture. Namun, belakangan mereka mulai memperhatikan permasalahan yang terjadi di lautan dunia.

“Mereka mulai menyadari 70 % dunia ini isinya laut. Bahwa laut yang rusak di suatu tempat akan mempengaruhi tempat lainnya. One world, one ocean, tanpa border, tanpa batas,” kata Menteri Susi.

“Jadi sovereignty, sustainability, dan prosperity yang harus didapatkan oleh negara-negara pemilik perairan itu, memang harus menjadi resolusi dunia,” tambahnya.

Menteri Susi berharap, Norwegia benar-benar menunjukkan komitmen pemberantasan IUUF melalui tindakan nyata.

“Kita harap mereka tidak hanya bicara akan bold and tempered illegal fishing. Tetapi kita ingin mereka juga melakukan tindakan nyata, tentunya berproses. Kalau mereka masih merencanakan, kita mungkin sudah memberikan amukan (terhadap pelaku illegal fishing),” harap dia.

“Pelaksanaan memang tergantung pada negara masing-masing. Kalau kita (Indonesia) sudah keras seperti ini saja maling masih banyak. Apalagi kalau saya halus-halus, baik-baik, habis lagi ikan kita,” pungkas Menteri Susi.

(Anug/MN)