Ketua LPPM GMKI Herberth Marpaung (kedua dari kiri)
MN, Jakarta – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) tetap konsisten memperjuangkan nasib nelayan yang terhimpit oleh berbagai kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.
Melalui Lembaga Pemantau Poros Maritim (LPPM) GMKI yang diketuai oleh Herberth Marpaung, GMKI turut memperjuangkan aspirasi nelayan yang kesulitan akibat kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang oleh Menteri Susi.
“Kami mengungkapkan hasil kajian LPPM GMKI bahwa Cantrang merupakan alat tangkap aktif yang masih dapat digunakan oleh nelayan skala kecil untuk melaut,” ujar Herberth beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kebijakan pelarangan alat tangkap yang diterapkan oleh Menteri Susi justru akan menganggu sistem perikanan berkelanjutan di Perairan Indonesia. Hal itu karena 4 dimensi penting tidak berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat pesisir.
“Dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan harus berjalan beriringan. Hal ini akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumber daya alam laut,” terangnya.
Sehingga rekomendasi LPPM GMKI kepada KKP agar membuka ruang evaluasi kebijakan pelarangan cantrang untuk meredam konflik cantrang yang berkepanjangan dan mengembalikan mata pencaharian nelayan skala kecil yang menggunakan cantrang sebagai alat bantu penangkapan ikan.
“Jangan abaikan nelayan, karena pilar keberhasilan Poros Maritim Dunia adalah nelayan,” pungkasnya.
(Adit/MN)
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…
Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…
Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…