Perkuat daya saing ASEAN, BKI jajaki RO dengan Thailand

MN, Bangkok – Sebagai Badan Klasifikasi satu-satunya milik Indonesia, BKI kian masif memperkuat layanan jasanya melalui pengakuan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, BKI bersama lintas Instansi dalam negeri, berupaya untuk masuk keanggotaan Asosiasi Badan Klasifikasi internasional atau International Association Classification Society (IACS).

Sehubungan dengan itu, BKI memenuhi undangan dari Pemerintah Thailand melalui Department of Marine Thailand pada tanggal 14-15 Agustus 2017 lalu. BKI turut terlibat menjadi Delegasi Indonesia, yang antara lain terdiri dari Laksamana TNI (Purn) DR.Marsetio (Ketua Majelis BKI), Rudiyanto (Direktur Utama PT BKI), Lingga Setiawan (Kordinator Ekonomi Indonesia-Thailand), Kolonel Laut (P) Hidayaturrahman (Atase Laut Indonesia Thailand), Arif Nurtjahyo (Kepala Kantor Cabang Klass BKI Batam), dan Aditya Pramana (Surveyor BKI).

Pada kesempatan pertama, Delegasi RI diterima oleh Toferry Primanda Soetikno selaku Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand di KBRI Bangkok. Kunjungan kerja ini tidak lepas dari dukungan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kunjungan Kerja Delegasi Republik Indonesia ke Thailand yang dipimpin oleh Laksamana TNI (Purn) DR.Marsetio dan Rudiyanto ini, bersama-sama dengan Pejabat Diplomat KBRI hadir memenuhi undangan dari Department Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resource and Environment of The Kingdom of Thailand. Kunjungan itu  diterima langsung oleh Deputy Director General of Department Marine and Coastal Resources, Sopon Piyapanee beserta jajarannya.

Department Marine and Coastal Resources ini merupakan Departemen yang menangani regulasi sektor Kelautan dan pengembangan wilayah pesisir serta menangani ragam hal terkait regulasi flag-state di sektor kemaritiman Pemerintah Kerajaan Thailand.

Mengawali pembukaannya, Toferry mewakili Pemerintah RI menyampaikan kepada pemerintah Thailand bahwa BKI merupakan Badan Klasifikasi Nasional milik Pemerintah Indonesia yang dapat memberikan value dan manfaat lebih bagi stakeholder kemaritiman di Thailand melalui layanan jasa klasifikasinya.

Saat ini arus perputaran ekonomi perdagangan antara Indonesia dan Thailand cukup strategis, terutama perdagangan dengan jalur distribusi perlintasan laut dengan moda kapal laut antar kedua negara dan peran layanan jasa klasifikasi sangat penting hadir di sini.

“Pemerintah Indonesia berharap agar kedepannya kerjasama ini dapat memperkuat kooperasi antara Indonesia-Thailand. Tentunya, hal ini juga akan memperkuat kerjasama di sektor kemaritiman negara-negara ASEAN,” jelas Toferry.

Delegasi RI yang mewakili Pemerintah pun menyadari bahwa Thailand merupakan negara White-list perihal inspeksi PSC. Hal ini menjadi baik jika ke depannya Pemerintah Thailand dapat memberikan otorisasinya kepada BKI dengan menunjuk sebagai Recognize Organization (RO) Thailand.

Di tengah kunjungan tersebut, Laksamana TNI (Purn) DR.Marsetio selaku Ketua Majelis BKI dan juga Special envoy Republik Indonesia untuk International Maritime Organization (IMO), memberikan sebuah buku yang ditulisnya sebagai tanda persahabatan kepada Director General Department Marine and Coastal Resources, Kingdom of Thailand.

Mantan orang nomor satu di TNI AL ini juga menjelaskan peran penting hadirnya Delegasi Indonesia di Thailand dalam rangka mensukseskan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai arahan Presiden. Marsetio juga menjelaskan tentang Buku berjudul “Sea Power Indonesia” sebagai Poros Maritim Dunia yang ditulisnya saat masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

“Ini dimaksudkan dalam upaya untuk membangkitkan kembali kesadaran visi maritim bangsa Indonesia agar menjadi bangsa maritim yang besar dapat terulang kembali,” ujar Marsetio..

Pria yang aktif juga sebagai staf ahli Kementerian Pariwisata ini berharap semua stakeholder maritim Indonesia, termasuk BKI dapat mengambil peranan untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia melalui layanan jasa industri maritimnya.

“Saya harap BKI mampu menjadi badan klasifikasi dengan standar internasional dan diakui kualitasnya,” pungkas Marsetio.

(Adit/MN)