Generasi Milenial, Tulang Punggung Kebangkitan Maritim dalam Bonus Demografi

MN, Jakarta – Presiden Jokowi pada bulan Februari lalu menyatakan bahwa Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi merupakan jumlah usia angkatan kerja atau usia produktif dengan usia 18-64 tahun.

Pada era tersebut, usia produktif Indonesia mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 17 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Jadi ke depannya Indonesia akan di isi oleh usia usia produktif yang memilki manfaat besar untuk membangun bangsa dan negara ini dan jumlah tersebut jauh di atas negara-negara lain.

Atas dasar itu, Maritimnews selaku media yang concern terhadap pembangunan karakter maritim, khususnya pemuda berinisiasi mengumpulkan anak-anak muda pegiat maritim yang fokus memperjuangkan kemaritiman Indonesia. Beberapa perwakilan pemuda dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Lingkar Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Maritime Research Institute (MARIN) Nusantara  berhasil ditemui Maritimnews di kedai Kopi Perjuangan, Menteng, Jakarta beberapa waktu lalu.

Hal itu dilakukan guna merumuskan pemuda sebagai usia produktif dan tulang punggung negara di masa yang akan datang memiliki semangat maritim. Mengingat dengan karakter maritim yang tinggi, bangsa Indonesia akan mencapai momentum kejayaannya.

Hampir 3 tahun sejak dihembuskannya visi kemaritiman Presiden Jokowi, perkembangan yang signifikan dalam membangkitkan kejayaan maritim Indonesia dinilai belum terjadi. “Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mewujudkan visi ini perlu peran pemuda dalam mengawal kebijakan presiden di sektor maritim,” ujar Redaktur Maritimnews, Adityo Nugroho dalam pertemuan itu.

Sementara itu, Makbul Muhammad selaku Direktur Marin Nusantara menjelaskan bahwa  Presiden Jokowi seharusnya bisa meneruskan jejak langkah Presiden Soekarno yang memiliki visi besar maritim. Dengan membangun fasilitas penunjang seperti galangan kapal hingga pelabuhan serta menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, Presiden Soekarno berhasil membangun fondasi negara maritim yang baik di masa itu.

“Misalnya galangan kapal milik Belanda bernama MARINA yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, etelah kemerdekaan, namanya diganti jadi PAL (Penataran Angkatan Laut-red),” kata Makbul.

Sambung, mahasiswa S2 Keamanan Maritim Universitas Pertahanan itu, Presiden Soekarno juga berhasil mendirikan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) pada tanggal 1 Juli 1964. Setahun sebelumnya juga berhasil menggelar Musyawarah Maritim Nasional pertama pada 23 September 1963.

“Kita sendiri dari Marin Nusantara mencoba melakukan kajian dan riset tentang bagaimana pola yang pas untuk Indonesia. Sehingga hasil kajian kami ini bisa menjadi bahan acuan pemerintah dalam mengembang konektivitas antar pulau dan menerjemahkan konsep tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi,” ungkap Makbul.

Sedangkan Aktivis Muda NU, Abdul Hakim yang saat ini giat dalam kajian maritim dan pertahanan menambahkan bahwa sebenarnya pasca reformasi tepatnya di era Pemerintahan Gus Dur, ghirah kebangkitan kejayaan maritim ini sudah nampak.

“Soal potensi ekonomi kelautan yang dimiliki bangsa ini memang luar biasa. Di era itu, Gus Dur sudah berbicara bahwa perlu adanya reorientasi ekonomi dari daratan ke lautan,” kata Hakim.

Penjabaran penutup dilakukan oleh Ketua PB HMI bidang Agraria dan Kemaritiman Mahyudin Rumata. Pemuda asal Maluku yang dikenal kritis ini sudah malang melintang mengawal nelayan dan masyarakat ada di beberapa daerah di Indonesia.

“Sudah saatnya pemuda Indonesia bergerak melakukan perubahan di sektor maritim ini. Selama 10 tahun ke depan adalah era generasi milenial (generasi yang lahir pada era 1980-hingga awal 2000-an). Era kita saat ini, untuk itu perlu adanya penyadaran bagi semua elemen untuk menyadarkan pemuda akan pentingnya maritim ini untuk kejayaan bangsa,” tandas Yudi biasa akrab disapa.

Menurut pria yang berpengalama di NGO ini, pemerintah juga harus bergerak cepat dalam menjalankan visi kemaritimannya. Melihat selama 3 tahun ini belum ada progres yang optimal dari pemerintah khususnya Kemenko Maritim sebagai payung antar kementerian yang membidangi sektor kelautan untuk serius menggarap program ini.

“Di sisa Pemerintahan Jokowi ini jangan sampai di-cap gagal dalam mewujudkan kejayaan maritim Indonesia dalam bingkai Poros Maritim Dunia, Tol Laut, Nawacita dan istilah-istilah lainnya yang mengarah ke sana,” tegasnya.

Harapannya ke depan pertemuan ini dapat melakukan kajian-kajian mendalam mengenai kekurangan apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk bisa mengoptimalkan visi maritim. Agenda seperti Focus Grup Discussion (FGD) dalam mengumpulkan pemuda yang lebih banyak lagi dan concern di kemaritiman menjadi pembahasan utama ke depannya.

“Saat ini juga momentum pemuda yang terhimpun dalam berbagai wadah untuk bersatu membangkitkan kejayaan maritim di bumi Indonesia,” pungkas Yudi.

Generasi milenial yang merupakan penyambung generasi milennium (Generasi Z), antara 10-20 tahun lagi akan berada di usia 40-50 tahun. Suatu bentang usia yang matang untuk memimpin instansi pemerintahan dalam berbagai bidang.

Maka dari itu, masa kini merupakan masa penggemblengan serta pembinaan untuk menguatkan komitmen dalam konteks pembangunan maritim.

(Sutisna/MN)