Proyek Pelabuhan Patimban terbentur Dana Pembebasan Lahan

MN, Jakarta – Target penandatanganan loan agreement proyek pembangunan Pelabuhan internasional Patimban, Subang yang direncanakan pertengahan tahun 2017, harus terkendala oleh lesunya bisnis pelayaran dan kepelabuhanan dunia sejak beberapa tahun terakhir.

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah telah ditandatangani Gubernur Jawa Barat, yakni lahan seluas 710 hektare yang terdiri atas 490 bidang berupa persawahan, tanah tambak, dan tanah perumahan.

Bahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah mendata dan mengukur lahan bagi proyek pelabuhan Patimban yang bakal dikerjasamakan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Lokasi lahan meliputi Kecamatan Pusakanagara terdiri dari Desa Patimban, Kalentambo, Gempol, Pusakaratu, Kota Sari, dan Desa Pusakajaya. Itulah wilayah yang terkena penetapan lokasi pelabuhan Patimban dan sarana akses.

Namun pit Dirjen Perhubungan Laut, Bay M Hasani menjelaskan, bahwa mengenai pembebasan lahan, pihak Kementerian Perhubungan belum memiliki dana untuk membayar lahan yang bakal digunakan bagi kegiatan pelabuhanan.

Menurut Bay, Kamis (14/9), prosesnya masih panjang karena setelah teknis pengukuran masih akan ada perhitungan kebutuhan anggaran pembebasan melalui titip ganti rugi ke Pengadilan (appraisal).

Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 500 milyar, itupun masih pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya pencairan dana bakal melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sehingga lahan yang dibebaskan menjadi milik Negara.

Padahal lahan tersebut sangat dibutuhkan Kementerian Perhubungan untuk pencairan pinjaman dari Jepang senilai Rp 13,7 trilyun melalui JICA. Dimana lahan seluas 710 hektare tersebut sebagai syarat mutlak pencairan pinjaman.

Proyek Patimban bisa Mangkrak

Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengharapkan agar proyek pelabuhan Patimban tidak mangkrak, sebab proses pembebasan lahan akan berlangsung lama. Banyak lahan telah dipegang spekulan yang menyulitkan pembebasan.

Menanggapi keterbatasan dana Pemerintah untuk pembebasan lahan, lanjut Siswanto, tampaknya juga pihak Perbankan Jepang menahan diri mencairkan pinjaman karena meragukan keberlangsungan usaha kepelabuhanan global.

“Bisnis pelayaran dan kepelabuhanan di dunia sedang lesu, mudah-mudahan proyek pelabuhan Patimban tidak mangkrak dan bukan merupakan ajang pencitraan,” ujarnya kepada Maritimnews.com, Jumat (15/9).

Seperti diketahui pelabuhan internasional Patimban akan dijadikan pelabuhan utama di wilayah Pantai Utara Jawa Barat, terintegrasi dengan askes Tol Cipali. Sebagai pelabuhan ekspor-impor seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dengan kapasitas diusulkan sekitar 7,5 juta TEUs dan terminal kendaraan berkapasitas 250 ribu unit.

(Bayu/MN)