Keberadaan KSOP khusus Batam akan segera Terwujud

MN, Jakarta – Menindaklanjuti penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Kepala BP Batam guna menyelenggarakan pelabuhan di kawasan perdagangan bebas, dalam waktu enam bulan Kemenhub akan mewujudkan Kanpel Batam menjadi Kantor Ksyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) khusus Batam.

Sedangkan BP Batam akan mentransformasikan kelembagaan Kantor Pelabuhan Laut Batam menjadi Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Khusus Batam yang tentu pelaksanaannya bakal berkoordinasi dengan Kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo terkait penyelenggaraan pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam telah menandatangani SKB disaksikan oleh Menpan RB Asman Abnur di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa (14/11).

“Saya apresiasi Menpan yang telah menginisiasi Keputusan Bersama dalam upaya penyelenggaraan Pelabuhan di Batam dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga menciptakan pelayanan jasa kepelabuhanan lebih baik dan kompetitif,” jelas Menhub.

SKB tersebut merupakan penjabaran dari amanat Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan melalui OP atau UPP yang disinergikan dengan Pasal 88 UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam mendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri.

Menurut Menhub Budi, berdasarkan kesepakatan SKB bahwa mengacu pada aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta sudut pandang usaha di KPBPB Batam, maka Pemerintah sepakat menekankan tugas, fungsi dan kedudukan Kementerian Perhubungan dan BP Batam.

“Kedudukan Kemenhub adalah melaksanakan fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta penetapan standar kinerja pelabuhan. Sementara untuk tugas BP Batam terkait dengan aspek kepengusahaan kepelabuhanan,” pungkasnya.

(Bayu/MN)