Koalisi Selamatkan Pulau Pari Kecam Penyegelan Pulau dari Aparat

MN, Jakarta – Hari ini, Senin 20 November 2017 pihak Kepolisian Kepulauan Seribu membawa sekitar 80 personel ke Pulau Pari sekitar pukul 09.00 WIB dan ada dari pihak TNI sekitar 4 orang. Mereka hendak melakukan penyegelan atas wilayah pesisir yang dikelola oleh masyarakat Pulau Pari.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), tindakan tersebut mendapat reaksi penolakan dari masyarakat Pulau Pari.

“Sejak pagi, warga yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan anak-anak telah bersiap dengan berjaga-jaga. Warga beramai-ramai menolak karena warga merasa ada perampokan lahan yang seharusnya menjadi hak kelola mereka,” ujar Henri Pratama dari DPP KNTI.

Penyegelan dilakukan dengan alasan, Warga tidak memiliki sertifikat. Pada pukul 11.15 WIB kepolisian memaksa memasang papan informasi penyegelan. Sehingga hal itu berujung pada bentrokan dengan warga.

“Warga menolak keras penyegelan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sempat terjadi saling dorong antara warga dan polisi, hingga terjadi bentrok,” terang Henri.

Akibat dari bentrok itu, 15 orang warga mengalami luka-luka. Ibu-ibu yang terkena pukulan akibat bentrok juga sedang dirawat sampai di oksigen.

KNTI yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian kepada masyarakat Pulau Pari. Bersama KIARA, LBH Jakarta, dan Eknas Walhi, koalisi ini mengecam tindakan aparat yang mencerminkan ketidakadilan bagi masyarakat pesisir.

“Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk menghentikan tindakan penyegelan tersebut,” pungkas Henri.