Dirut BKI ulas Filosofi Pendidikan hingga Politik dalam Sidang Promosi Doktor

MN, Bandung – Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Rudiyanto menjabarkan dari filosofi pendidikan hingga politik dalam Sidang Promosi Doktor Administrasi Bisnis, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, (8/1).

Dengan judul disertasi “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Strategi Human Capital Dalam Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Jasa di Indonesia”, Tim Promotor yang diketuai Prof. Dr. Drs H Sam’un Jaja Raharja pun menanyakan hal-hal non teknis yang terjadi di seputar BUMN.

Menanggapi pertanyaan itu, Rudiyanto mengulas terlebih dahulu soal kondisi BUMN sektor jasa yang SDM-nya belum memiliki komitmen organisasi dan strategi human capital yang kuat. Menurutnya kedua faktor itu merupakan variabel penting untuk mencapai Good Corporate Governance (GCG) guna meningkatkan kinerja BUMN.

“Dalam kedua faktor itu, kompetensi menjadi dasarnya. Setiap perilaku personel akan berpengaruh pada kultur yang ada dan kinerja perusahaan,” ujar Rudi biasa akrab disapa.

Ia juga menganalogikan bahwa pendidikan merupakan jendela yang menentukan seseorang mengambil sikap dalam menghadapi permasalahan. “Pendidikan itu seperti paspor kalau kita ingin ke luar negeri. Jadi sangat penting dalam kita memahami suatu masalah di kemudian hari,” selorohnya.

Sehingga, SDM perusahaan pun merasa bahwa dirinya hanya bukan sebagai penumpang bus yang pasif tetapi bisa turut menentukan arah perusahaan. Hal ini pula yang menurut Rudi sebagai perbandingan yang nyata antara pola BUMN dengan swasta.

“Di mana kompetensi menjadi ukurannya, jadi bukan dari golongan-golongan yang ada dalam BUMN saat ini,” imbuh dia.

Para Promotor juga menyinggung soal fenomena BUMN yang kerap dijadikan sapi perah oleh para politisi. Sehingga hal tersebut menempatkan BUMN kita dalam peringkat paling rendah di ASEAN.

Dengan tenang dan penuh keyakinan Rudi menyampaikan bahwa politik seharusnya dilandasi oleh filosofi. Namun, saat ini yang terjadi adalah banyak praktik-praktik yang mempolitisasi filosofi.

“Sesuai filosofinya, politik adalah suatu upaya kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan, namun itu sering berubah menjadi agen kesejahteraan,” kata dia.

Ia optimis, bilamana pola di BUMN sudah dapat memisahkan antara intervensi politik dengan bisnis, maka badan usaha yang dilandasi dari Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 ini akan benar-benar menjadi pilar perekonomian nasional.

“Politik masih menjadi hal yang tak bisa dipungkiri dalam berjalannya BUMN. Namun kalau kita ingin maju, seperti contohnya Temasek di Singapura, maka antara intervensi politik dan bisnis harus dipisahkan,” pungkasnya.

(Adit/MN)