
MN, Semarang – Awal tahun 2018 ini, Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) wilayah Jawah Tengah dan Komunitas Lentera Pesisir mengadakan Martime Talk yang membedah buku ‘Reborn Maritim Indonesia: Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegrasi’ di Gedung Universitas Stikubank Kampus Mugas, Jl. Tri Lomba Juang, Semarang, 15 Januari 2018.
Penulis buku tersebut, Witjaksono hadir sebagai pembicara utama. Buku itu dibedah oleh 3 panelis yakni Ir. Lalu M. Syafriadi, MM (Kepala Dinas Kelautan Perikanan Jawa Tengah), Riyono, S.Kel (Ketua Aliansi Nelayan Indonesia), dan Dr. Rochmani, SH, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank).
Witjaksono, yang merupakan pemilik perusahaan perikanan PT Dua Putra Makmur Tbk itu mengatakan kenyataan yang tidak bisa dihilangkan dari Indonesia adalah lautnya. Karena di sanalah tumpuan harapan dan energi yang semenjak dilahirkannya, Indonesia telah menemukan fitrahnya sebagai bangsa maritim.
“Tiga prinsip pembangunan kelautan perikanan yaitu kedaulatan salah satunya dengan mencegah pencurian ikan, keberlanjutan yakni melakukan konservasi untuk menjaga produktivitas; dan kesejahteraan nelayan,” terang Mas Witjak, panggilan akrabnya.
Ia menambahkan sebaiknya Menteri Susi sekarang lebih fokus pada produksi perikanan. Cukup pemberantasan illegal fishing dengan menenggelamkan kapal ikan asing sebagai sebuah shock therapy dan peringatan bagi para pencuri ikan.
“Kapal-kapal yang masuk daftar tunggu ditenggelamkan bisa diberikan kepada nelayan atau untuk kapal wisata. Nilai ekonominya jadi lebih bernilai dan tidak menghamburkan uang untuk menenggelamkan kapal,” imbuhnya.
Beberapa faktor yang harus diperhatikan pemerintah dan pembuat keputusan, lanjut Mas Witjak, di antaranya adalah mengikutsertakan nelayan dalam diskusi, sehingga kebijakan pemerintah dan kondisi di lapangan tidak terjadi kesenjangan.
Menurutnya, saat ini bahan bakar minyak (BBM) dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali. Begitu pun dengan kasus kapal cantrang yang masih menjadi polemik.
“Melalui SEKTI (sistem ekonomi kelautan yang terintegrasi) dari hulu ke hilir memungkinkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pengusaha hingga nelayan dapat mengetahui pengembangan sektor maritim Indonesia,” pungkasnya.
Peserta yang hadir sekitar 70 orang berasal dari berbagai kalangan, yaitu mahasiswa, dosen, pemerintah, perusahaan, komunitas, dan organisasi rakyat, khususnya yang berhubungan dengan maritim. Para peserta sangat antusias bertanya ketika sesi tanya jawab dibuka. Rata-rata mereka memiliki komitmen untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim.
Mas Witjak menyimpulkan visi Poros Maritim Dunia melalui konsep SEKTI ini akan tercapai pada tahun 2045. Masa saat ini ialah masa membangun fondasi yang salah satunya dengan program Tol Laut.
(Adit/Dasairy Zulfa/APMI)






