Setop Penenggelaman, KKP harus Fokus di Kesejahteraan Nelayan

MN, Jakarta – Pasca diminta berhenti oleh Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dalam melakukan penenggelaman kapal ikan asing, Menteri Susi menuai banyak kritikan serta masukan agar lebih bijak di tahun 2018 ini. Menurut beberapa kalangan, apa yang dilakukan oleh Menteri Susi selama tiga tahun ini sudah lebih dari cukup, saatnya tahun ini hingga 2019, KKP fokus mengurusi kesejahteraan nelayan.

Ada pula yang menganggap aksi Menteri Susi selain buat efek jera kepada para pencuri ikan, juga sebagai pencitraan terhadap dirinya. Penenggelaman ikan hanya sebagai kegiatan untuk menutupi kegagalannya di sisi lain.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Megawati Soekarnoputri, Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa KKP melaksanakan penenggelaman Kapal pelaku IIU Fishing adalah sah  secara hukum (UU Perikanan No.31/2004).

Tetapi menurutnya, pemusnahan kapal dengan cara dibom untuk ditenggelamkan, bukan satu-satunya cara yang diperintahkan dalam UU. “Kapal sitaan yang inkracht secara hukum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk dihibahkan kepada kelompok nelayan melalui koperasi perikanan,” kata Rokhmin beberapa waktu lalu.

Guru Besar IPB itu juga memberikan perbandingan jika di perairan Malaysi,a kapal-kapal pelaku IUU fishing juga sama dimusnakan,  setelah dinyatakan bersalah oleh keputusan mahkamah.

“Pemusnahan dilakukan dengan cara “dismantle” atau dibongkar dan dipreteli tanpa upacara hiruk pikuk seperti penenggelaman kapal di Indonesia yang heroik, heboh, dan terkesan bar-bar,” seloroh dia.

Ia menyebut, untuk upacara penenggelaman satu kapal saja perlu biaya ratusan juta. “Coba hitung sendiri untuk 363 kapal yang sudah ditenggelamkan, berapa jumlah uang yang sudah dibakar.  Jumlah uang tersebut  signifikan kalo digunakan untuk modal operasional nelayan kecil  ‘cantrang’,” selorohnya lagi.

Sambungnya, belum lagi puing-puing kapal akan mengotori ekosistem laut, bangkai kapal yang tenggelam juga akan mengotori laut bahkan bisa mengganggu alur pelayaran.

“Siapa bilang bangkai kapal  bisa langsung jadi rumah ikan? Hasil penelitian menunjukkan obyek baru untuk rumah ikan (artificial reef) memerlukan waktu berbulan-bulan dan bahkan tahunan untuk ikan mau menempati  sebagai rumahnya. Begitu juga dengan bangkai kapal yang bau minyak dan belum teradaptasi dengan ekosistem dasar laut,” tandasnya.

Kalo penenggelaman dengan cara dibom untuk tujuan gagah-gagahan dan heroik agar semua orang di dunia berdecak, maka tujuannya sudah tercapai. Untuk dikatakan memberikan efek jera, kenyataannya sudah dilakukan selama 3 tahun para pencuri ikan juga tidak jera-jera.

“Ya karena mereka mencuri ikan menjadi pekerjaan dan sudah diniatkan dengan berbagai risiko, sama halnya dengan penyeludup narkoba, nggak pernah jera meskipun hukumannya sangat berat. Jadi bila penenggelaman kapal terus dilakukan hanya akan mubazir dari aspek biaya dan waktu,” ungkap pria asal Cirebon tersebut.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andriyani Sanusi menilai bahwa melimpahnya ikan di perairan Indoensia memang menjadi daya tarik bagi bangsa lain untuk mencuri ikan di sini.

“Mengingat kekayaan alam laut Indonesia yang berlimpah ruah, saya berharap pemerintah memprioritaskan untuk mengembangkan usaha perikanan supaya Indonesia mandiri dalam mengelola kekayaan lautnya,” kata Andry.

Ia membberkan data, ribuan tenaga ahli penangkap ikan yang berkerja di luar negeri bisa dikaryakan, mengingat mereka tidak jarang mendapatkan intimidasi dan penindasan di negara asing.

“Alangkah lebih baiknya para pekerja kapal ikan kita dipekerjakan di dalam negeri dan kita harus mampu membuat perusahaan pengalengan ikan. Sudah cukup lama kita bergantung kepada produk asing padahal kita sendiri mampu menciptakannya,” pungkasnya sebagai aspirasi dari para pelaut yang bekerja di kapal ikan asing.

(Anug/MN)