Bakamla RI Sosialisasikan Permasalahan Perairan Jawa Timur Di FGD

MN, Surabaya – Bakamla RI menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang ke-2 di Tahun 2018 guna menanggapi permasalahan yang kerap ditemui di Perairan Jawa Timur. FGD itu sendiri berlangsung di Surabaya, Jumat(18/5/2018). Surabaya menjadi destinasi pilihan, dikarenakan maraknya informasi mengenai tindak pelanggaran hukum di laut, seperti penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan, konflik nelayan karena penggunaan alat tangkap cantrang dan alat tangkap benih lobster, kecelakaan kapal, dan permasalahan perusakan lingkungan hidup.

FGD ke-2 yang telah diselenggarakan sejak tanggal 16 Mei 2018 ini, mengusung tema Peningkatan Sinergitas Bakamla, Instansi Terkait dan Masyarakat Maritim dalam Mengatasi Ancaman, Hambatan, Tantangan, dan Gangguan (AHTG) Guna Terwujudnya Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang Aman, Damai, Sejahtera dan Lestari.

Kegiatan  ini dibuka oleh Direktur Kebijakan Bakamla, Bapak I.G.N.A Endrawan, S.H., M.H. yang mewakili Kepala Bakamla RI dan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya, Direktur Kebijakan menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini diadakan sebagai wadah untuk instansi terkait, masyarakat maritim, dan akademisi untuk saling bertukar pikiran dan informasi. Sehingga bersama-sama dapat merumuskan pola sinergitas antara Bakamla, instansi terkait dan masyarakat maritim dalam menangani AHTG yang terjadi di laut.

“FGD ini adalah wadah untuk instansi terkait, masyarakat maritim, dan akademisi yang kedepannya harus saling bertukar pikiran dan informasi. Sehingga kita bersama dapat merumuskan pola sinergitas antara Bakamla, instansi terkait dan masyarakat maritim dalam menangani AHTG yang terjadi di laut.” Kata Endrawan

Sedangkan Kasubdit Perumusan Kebijakan Arif Rahman, S.H. menambahkan, bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD di Surabaya ini adalah sebagai sarana belanja masalah untuk menginventarisir permasalahan, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi pemecahan masalah, khususnya permasalahan yang terjadi di wilayah Perairan Jawa Timur. Hasil dari FGD ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan umum Bakamla RI Tahun 2019.

“Dengan adanya FGD kita bersama bisa mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi pemecahan masalah, khususnya permasalahan yang terjadi di wilayah Perairan Jawa Timur.” Jelas Arif

Acara FGD ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Pokja Bakamla RI Laksda TNI (Purn) Susanto yang menyampaikan paparan mengenai

“Sinergitas Komponen Bangsa atas Paradigma Lintas Sektoral Guna Antisipasi dan Tanggulangi AHTG Dalam Rangka Keamanan  & Keselamatan di Laut.” Ungkap Susanto. (hsn/net)