INSA Audience dengan Panglima TNI untuk Solusi Penegakan Hukum di Laut

MN, Jakarta – Salah satu persoalan bagi pelayaran nasional, adalah soal tumpang tindih penegakan hukum di laut. Atas dasar itu, DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama para asisten Panglima TNI.

Audiensi digelar dalam rangka mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindih penegakan hukum di laut. Karenanya Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan yang bertujuan mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal.

“INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik terkait penegakan hukum di laut,” kata Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (7/9).

Carmelita menegaskan, bahwa industri pelayaran nasional telah mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut. Pertumbuhan akan semakin signifikan jika didukung keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional.

Saat ini, sedikitnya 18 instansi memiliki kewenangan memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya, yang justru menyebabkan high cost dan waktu operasional kapal tidak efisien.

“Kami mendorong terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal, guna menghilangkan tumpang tindih penegakan hukum di laut,” pungkasnya.

(Bayu/MN)