Mendukung Upaya Pemerintah Membangun Istana Presiden di Papua

Oleh : Edward Krey )*

Sembilan tuntutan yang disetujui Jokowi agaknya membuat rakyat Papua bahagia. Termasuk pembangunan istana Presiden yang akan dibangun tahun depan (2020). Hal ini menjadi wujud nyata fungsi pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi warga sekaligus cermin hadirnya negara di masyarakat.

Setelah mengadakan pertemuan dengan para tokoh adat Papua, terdapat 9 tuntutan oleh rakyat Papua. Yang mana pelaksanaannya meminta persetujuan dari Presiden Jokowi. Termasuk pembangunan Istana Kepresidenan di bumi Cendrawasih. Meski sempat ragu akan penggunaan lahan yang cukup besar dengan pembangunan istana ini. Nyatanya, Abisai Rollo selaku ketua DPRD Jayapura bersedia menyediakan 10 hektare tanah gratis.

Menurut peneliti dari Balai Arkeolog Papua menyatakan jika pembangunan istana ini harus meliputi tujuh wilayah adat. Tujuh Wilayah adat Papua tersebut ialah: Saereri, Domberai, Bomberai, Anim Ha, Mamta, La Pago, serta Meepago. Uniknya lagi masing-masing wilayah adat ini mempunyai bentuk rumah tradisional serta ukiran yang khas dan identik. Selain itu dapat berfungsi sebagai tempat penyimpan koleksi karya seni para maestro Papua.

Di halaman istana rencananya akan diisi oleh pohon-pohon endemik yang telah menjadi bagian dari budaya Tanah Papua. Selain tumbuhan endemik, juga hewan endemik dibiarkan bebas berkeliaran layaknya di istana Bogor. Dan yang terpenting pembangunannya ada di Ibukota Papua yakni Jayapura.

Terkait tuntutan ini, masyarakat Papua ingin jika sedianya Presiden tak hanya mengadakan kunjungan, namun juga bisa berkantor di Papua, layaknya rumah kedua. Dan kabar baiknya rencana pembangunan istana ini akan direalisasikan tahun depan (2020).

Sejalan dengan yang dikemukakan seorang pengamat, Leo Agustino. Ia menjelaskan latar belakang pembangunan istana ini dapat diinterpresentasikan sebagai kehadiran negara di bumi Cendrawasih. Sehingga aspirasi mengenai kebutuhan dan tuntutan warga bisa langsung didengar.

Tak hanya melakukan pendekatan struktural dan ekonomi untuk mengatasi permasalahan di Papua, Leo menambahkan jika pendekatan multi wajah juga perlu diperhatikan. Dan pembangunan istana di Papua inilah sebagai salah satu pintu masuknya.

Sebelumnya rencana pemindahan ibukota Jakarta juga telah heboh. Yang kemudian mereda dan digantikan topik lainnya. Kini, ramai pembahasan tentang pembangunan istana presiden di Papua. Meski begitu rencana penindaklanjutan pembangunan ini telah mereda dan akan didahului dengan survei.

Rencana pembangunan istana presiden tersebut diapresiasi oleh Fahri Hamzah, selaku wakil ketua DPR RI. Ia menyatakan jika kemungkinan pembangunan ini didasarkan pada visi revolusi mental dan poros maritim. Yang mana basis maritim ialah wilayah Pasifik. Sementara Papua adalah salah satu negara yang paling besar di wilayah Pasifik ini selain Australia. Selain itu, dibukanya istana Papua menjadi cukup krusial sebagai wujud kehadiran fisik.

Keputusan Jokowi-pun dinilai tidak tergesa-gesa, ia mendiskusikan hal tersebut dengan dua kementerian terkait. Yakni, Mensesneg Pratikno beserta Menkopolhukam Wiranto. Fahri menambahkan jika pemerintah agaknya memang seharusnya mulai memperhatikan Asia Pasifik. Dan Papua-lah yang mampu merepresentasikan Indonesia di kawasan terkait.

Dukungan lain juga datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, jika pembangunan istana ini tak perlu dipermasalahkan. Mengingat istana kepresidenan ini ialah sebagai “rumah negara”. Sehingga wajar saja jika dibangun di beberapa ibu kota Provinsi, termasuk di Papua.

Pendapat lain datang dari Piter Abdulkah selaku Direktur Riset CORE Indonesia. Ia mengatakan jika pembangunan istana di Papua memang belum mendesak namun dapat dimaknai sebagai simbol. Meski begitu, hal ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk merangkul Papua sehingga tak ada lagi ruang yang memisahkan antara masyarakat Papua dengan lainnya.

Hal lain yang lebih penting ialah, meyakinkan Papua agar mereka tidak merasa dianaktirikan. Dengan pembangunan istana di bumi Cendrawasih agaknya juga akan memudahkan segala akses untuk menyatakan aspirasi dari poros timur tersebut. Apalagi, presiden terdahulu-pun juga memiliki “rumah kedua” yang berupa istana negara di beberapa kota atau provinsi.

Selain itu, kehadiran istana ini juga bisa memberikan efek positif kepada Papua. Yang mana mereka tentunya akan merasa didengarkan suaranya. Pembangunan istana ini juga bisa menjadi sarana mengenal Papua lebih dalam. Mulai dari masyarakat, adat istiadat, budaya hingga seluruh hal yang meliputi Bumi Cendrawasih. Sehingga istana mampu memberikan manfaat yang multifungsi bagi masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogayakarta