Pelindo 1 dan PBM, Harmonis di Belawan

MN, Medan – Ditengah tidak kondusifnya hubungan antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terkait PM 152 Tahun 2016 dan KM 35 Tahun 2007 termasuk isu penerapan Single Billing, justru PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I menjalin hubungan harmonis dengan PBM swasta di pelabuhan Belawan.

Direktur Operasional dan Komersial PT Pelindo I, Syahputera Sembiring menjelaskan, bahwa pihaknya selaku BUP tidak pernah berniat merebut pasar/cargo owner para PBM yang telah lama bekerja di pelabuhan Belawan. Prinsipnya Pelindo I akan selaku mengayomi dan mengakomodir untuk kepentingan bersama.

“Kami tidak akan menerapkan seleksi terhadap PBM, terkecuali seleksi alam berdasarkan pada kinerja pelayanan. Biarlah cargo owner yang menentukan kemana dan siapa akan dijadikan mitra nya,” tegas Syahputera Sembiring kepada Maritimnews di Medan, Rabu (20/11).

Untuk diketahui, di pelabuhan Belawan tidak memungut sharing terhadap PBM yang melakukan kegiatan di Pelabuhan. Bahkan Pelindo I membantu memungut iuran Dana Pembinaan APBMI sesuai KM 35/2007 sebesar Rp 250 per ton dan Rp 7 per ton untuk biaya supervisi.

Selain itu sesuai perjanjian kerjasama (B to B) menggunakan sistem Host to Host. Dimana PBM dan Pelayaran harus membayar OPT/OPP, pelayanan jasa Labuh, Tambat, Pandu dan Tunda termasuk jasa bongkar muat peti kemas domestik yg dikerjakan bongkar muatnya di dermaga konvensional melalui deposit.

Seharusnya Kemenhub dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut, BUP Pelindo II, III dan IV dan DPP, DPW APBMI perlu sepakat menjadikan pelabuhan Belawan sebagai Pilot Project dalam rangka menyelamatkan kelangsungan hidup para PBM swasta pasca Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor152 Tahun 2016 dan KM 35 Tahun 2007.

(Bayu/MN)