Hidup Nelayan Semakin Sulit, DFW Indonesia Gelar Diskusi “Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Nelayan dan Pekerja Perikanan Mendesak Dilaksanakan”

MN, Jakarta – Pandemi Covid-19 yang melandan hampir seluruh dunia pada saat ini, telah memukul semua sektor kehidupan, termasuk sektor perikanan negeri ini. Dampaknya sudah mulai dirasakan para nelayan dan pekerja perikanan di sejumlah daerah. Hasil pantauan DFW-Indonesia di Provinsi Jawa Tengah dan Bitung (Sulawesi Utara) mengindikasikan turunnya harga ikan, menurunnya daya beli masyarakat, dan terhentinya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional.

Sebagai contoh kecil, nelayan kecil penangkap rajungan di Kabupaten Tegal 90% sudah tidak melaut. Adanya wabah Corona sebabkan harga rajungan turun drastis dari Rp 55.000/kg menjadi Rp 30.000/kg. Hal ini salah satunya disebabkan tutupnya sejumlah pabrik pengolahan rajungan di Tegal. Penurunan harga ikan juga terjadi pada jenis lainnya seperti udang dan teri.

Bukan hanya nelayan, para awak kapal perikanan yang bekerja di dalam maupun di luar negeri juga sudah mulai kembali ke desa. Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh. Abdi Suhufan mengatakan saat ini sekitar 200 orang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan luar negeri telah kembali ke dua desa migran di Tegal dan Pemalang.

“Mereka kembali karena penghentian operasional penangkapan ikan di negara asal mereka bekerja” jelasnya.

Menyikapi permasalahan ini, Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, yang bekerjasama dalam program SAFE Seas Project, kembali menyelenggarkan diskusi daring dengan topik Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Nelayan dan Pekerja Perikanan.

Diskusi akan dilaksanakan pada hari ini Rabu, 22 April 2020, pukul 10.00-11.30 WIB melalui aplikasi Zoom. Diskusi ini akan menghadirkan nara sumber Dirjen Penguatan Daya Saing Produk, KKP Nilanto Prabowo, Direktur Program SAFE Seas, Nono Sumarsono, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal, Warnadi, dan Ketua Forum Awak Kapal Perikanan Bersatu Kota Bitung, Arnon Hiborang, serta dimoderatori langsung oleh Moh. Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia

Lebih lanjut, menurut Abdi diskusi ini menjadi penting sebab ke depannya, para nelayan dan pekerja perikanan lainnya akan mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa karena kegiatan produksi menurun dan semakin melemah.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti mempercepat realisasi stimulus bagi kelompok ini karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan sudah sebulan ini kehidupan mereka mengalami tekanan,” lanjutnya.

Sementara itu Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono mengingatkan agar dalam pelaksanaan social security bagi nelayan dan pekerja perikanan agar berpedoman pada basis data yang akurat dan adanya kerja sama unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah.

“Nelayan dan pekerja mesti dipastikan masuk dalam skema pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial berdasarkan data asuransi nelayan atau asuransi mandiri, bahkan bisa diperluas dengan verifikasi yang akurat,” jelas Nono.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan stimulus perikanan untuk menopang kegiatan perikanan, antara lain bantuan pemerintah bagi masyarakat nelayan, pembudidaya, pemasar dan penambak garam, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi nelayan, pembudiaya dan pemasar, pembelian produk perikanan oleh BUMN perikanan, serta sistim resi gudang.