Indonesia Butuh Panglima TNI Berorientasi Maritim

Jakarta (Maritimnews) – Sejak visi Poros Maritim Dunia dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 silam, pencapaian pertahanan maritim sebagai salah satu pilarnya masih jauh dari sasaran.

Pertahanan sekaligus keamanan maritim menjadi tantangan terbesar Indonesia di tengah dinamika global saat ini. Menghangatnya isu Laut China Selatan dan maraknya tindak kejahatan di laut mengharuskan Indonesia memiliki pertahanan maritim yang mumpuni.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia rawan terjadi beragam tindakan kejahatan, baik penyelundupan, perampokan sumber daya alam, penjualan anak di bawah umur hingga kejahatan trans nasional,” kata Ketua PB HMI Bidang Maritim periode 2016-2018, Mahyudin Rumata kepada Maritimnews, Minggu (6/6).

Mahyudin yang kini aktif sebagai Wasekjen Bidang Maritim dan Keamanan Laut DPP KNPI ini menambahkan selain ancaman keamanan juga terdapat ancaman terhadap pertahanan di laut

Menurutnya, dalam kurun waktu satu tahun (2019-2020) setidaknya terdapat tiga temuan ancaman dari bawah laut melalui drone bawah laut.

“Bukan tak mungkin masih terdapat banyak ancaman bawah laut yang mencoba mengamati, mencuri informasi geografis dan potensi laut Indonesia yang tidak dapat terdeteksi oleh sistem pertahanan kita,” ungkap Yudi biasa akrab disapa.

“Sudah seharusnya sistem pertahanan keamanan Indonesia berorientasi maritim, karena satu hal Indonesia adalah negara kepulauan yang 75 persen wilayahnya adalah laut. Dengan posisi negara yang didominasi pulau-pulau dan laut, Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dalam membangun sistem pertahanan keamanan negara,” tambahnya.

Masih kata dia, sistem pertahanan yang bercorak geografis sudah dinyatakan dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara. Namun implementasi dari penjabaran konsep tersebut belum terlihat sampai sekarang.

“Indonesia harus menyiapkan sistem pertahanan laut dengan baik. Di laut, pusat pertahanan yang paling sulit dideteksi dan seharusnya tidak bisa leluasa diserang musuh,” tuturnya.

Oleh karena itu ia menghendaki adanya komitmen dari pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menyusun dan mengimplementasikan konsep pertahanan maritim yang andal.

“Kepemimpinan TNI ke depan dibutuhkan sosok Panglima yang memiliki paradigma dan orientasi pertahanan dan keamanan negara maritim,” tegasnya.

Terkait kriteria tersebut, Yudi menilai sosok Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono layak menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiunnya akhir tahun ini.

“Ya tentunya Kasal Laksamana Yudo dapat memenuhi kriteria tersebut. Selain memang rotasi Panglima TNI sudah beberapa periode ini tidak berasal dari matra laut,” pungkasnya. (*)