Lantik Pengurus Periode 2022-2027, IKPPNI Terus Mengabdi Untuk Kejayaan Bahari Bangsa

Jakarta (Maritimnews) – Perhelatan seremoni pengukuhan dan pelantikan pengurus organisasi profesi tenaga ahli maritim niaga Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) periode 2022-2027 berjalan lancar pada tanggal 18 Maret 2022 lalu di Hotel Urban, Kelapa Gading, Jakarta.

Melalui tema “Bersama IKPPNI Merajut Kedaulatan dan Peradaban Bahari NKRI”, Ketua Umum IKPPNI Capt. Dwiyono Soeyono berharap para pengurus terpilih yang terdiri dari 20 alumni sekolah-sekolah tinggi pelayaran dapat menjalankan amanah dengan baik.

Kepengurusan tersebut dikukuhkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan H. Ahmad Wahid, S.T., M.T. M.Mar.E., yang mewakili pemerintah. Sedangkan kelanjutan pelantikan, langsung dipimpin oleh ketua IKPPNI terpilih.

Dalam sambutannya, Dirkapel menyampaikan beberapa catatan yang cukup menarik dan sangat menggembirakan bagi profesi tenaga ahli maritim. Pasalnya, atas dukungan pemerintah, keberadaan organisasi profesi tenaga ahli bidang maritim niaga menjadi lebih hidup dalam mewujudkan cita-cita luhur menuju negara maritim yang besar.

“Keberadaan organisasi profesi ini sudah sah menjadi rumah profesi dan memenuhi persyaratan peraturan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Wadah dalam organisasi profesi yang ada, diharapkan dapat bekerja sama mendukung pemerintah untuk menjaga profesionalisme pelaut Indonesia,” ungkap Ahmad.

Sambung dia, rumah profesi yang menjadi wadah praktisi tenaga ahli maritim niaga hendaknya dalam berkontribusi santer dan proaktif menjaga kode etik profesi.

“Pihak Dirkapel Kemenhub senantiasa mendorong akselerasi terwujudnya organisasi profesi kepelautan Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ungkapnya lagi.

Hal itu sebagai norma lex specialis yang menjadi rujukan dalam pembangunan SDM transportasi laut yang komprehensif dan penyelenggaraan kegiatan berusaha dibidang kepelautan.

“Kode etik profesi pelaut diharapkan dapat menjadi acuan cerminan perilaku profesi itu sendiri, sehingga harus dikawal secara berkesinambungan dengan komitmen tinggi,” imbuhnya.

Pengawalan itu dapat dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik, dimana dewan ini bersifat independen agar dapat bersikap objektif, transparan dan akuntabel. Dewan ini juga harus berisi pelaut profesional berkompeten dan berpengalaman serta memiliki integritas dalam rekam jejak yang kredibel dan mumpuni pada kualifikasi kompetensi yang tertinggi dalam bidangnya.

Hal itu mengingat jumlah pelaut yang telah memiliki kompetensi pelaut dan siap untuk berkiprah di pasar tenaga kerja nasional maupun internasional berjumlah 1.016.738 orang. Jumlah yang besar tersebut menjadi potensi bangsa Indonesia dalam rangka memiliki SDM pelaut Indonesia sehingga peran pelaut sebagai pekerja kunci (keyworker) dapat mendukung pembangunan manusia yang unggul.

Itu sejalan melalui pemenuhan kesesuaian terhadap konvensi international cConvention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for seafarer (STCW tahun 1978 beserta amandemennya) serta Maritime Labour Convention (MLC 2006 beserta amandemennya).

Selain itu, IKPPNI juga mengajukan 13 butir saran yang beberapa hal sudah terakomodir dengan sambutan yang ada.

“Kami mengapresiasi bahwa negara sudah berani menyatakan pelaut adalah tenaga lex spesialis dan hal demikian adalah suatu status yang sangat penting bagi pelaut. Adanya kode etik bagi pelaut secara umum dan perlu agresivitas dalam sosialisasinya,” kata Capt. Dwiyono.

Selanjutnya, ia mengimbau segera mungkin agar dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Pelaut.

“Sudah tidak perlu adanya kesimpangsiuran bahwa negeri bahari ini sudah memiliki organisasi profesi, bukan serikat pekerja, dimana dikukuhkan dalam acara pelantikan pengurus IKPPNI ini,” jelasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masa jabatan periode 2022 – 2027 banyak tantangan dan hambatan yang akan dihadapi, di antaranya pergeseran teknologi informasi dan komunikasi pada Revolusi Industri 4.0 seperti pengembangan autonomous ship serta dampak pandemi Covid-19.

“Terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat dibutuhkan peran aktif dalam mendukung program pemerintah dalam menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik guna membangun profesionalisme profesi pelaut Indonesia harus diiringi penyesuaian pola kerja, pola pikir dan pola budaya melayani dengan ketulusan dan keikhlasan tanpa pamrih, menjaga persatuan dan kesatuan demi kemajuan pelaut Indonesia di mata dunia internasional,” bebernya.

Masih kata Capt. Dwiyono, hal tersebut merupakan satu tantangan yang harus dihadapi. semangat yang sudah tertanam bagi IKPPNI adalah melangkah pasti dan pasti melangkah untuk bahari NKRI.

“Selamat bertugas para relawan pengurus IKPPNI dengan PROKARTA-KIRJA, Program Karya Nyata – Berfikir dan Bekerja bagi bahari NKRI,” tutupnya. (*)