SP TPK Koja, PKB dan GCG

Jakarta (Maritimnews) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan pedoman bagi seluruh Insan Pelindo dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Penerapan GCG terikat upaya manajerial, termasuk mengelola keuangan Perusahaan.

Prinsip tersebut wajib berlaku pula bagi KSO (Kerja Sama Operasi) TPK Koja yang merupakan Perusahaan kolaborasi antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Hutchison Ports Indonesia, disinilah pentingnya penerapan GCG yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif

Ketua Umum Serikat Pekerja Terminal Petikemas Koja (SP TPK Koja), Farudi menegaskan, pihaknya sebagai organisasi pekerja/buruh yang berprinsip GCG dan kehati-hatian serta patuh perundang-undangan, mulai resah dengan ketidakpastian atau ketidaktaatan melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disepakati dalam agenda pekerja dan manajemen.

“Kami tidak berselisih dengan Manajemen, ini murni soal kesepakatan PKB yang diabaikan oleh pihak Manajemen KSO TPK Koja, khususnya soal Nilai Provisi Jasa Produksi yang seharusnya mengacu pada ketaatan PKB dan prinsip GCG,” kata Farudi kepada Maritimnews di Tanjung Priok Jakarta, Kamis (13/4).

Kesepakatan PKB, terang Farudi, merupakan pedoman kerja sama antara pekerja dan perusahaan. Dimana PKB yang akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah dalam kerja, justru saat ini malah diabaikan oleh pihak Manajemen KSO TPK Koja.

“PKB masih berlaku dan tetap sebagai acuan kami, bukan Perjanjian Bersama. Manajemen TPK Koja pada tanggal 28 Februari 2023 mengeluarkan surat perihal Persetujuan Formulasi Nilai Jasa Produksi Tahun 2022 pada poin b menyampaikan nilai provisi sebesar Rp32,8 miliar dengan keterangan unaudited, itu kan diluar prinsip GCG,” pungkasnya.

(Bayu Jagadsea/MN)