MN, Jakarta – Dalam rangka memajukan dunia pelayaran nasional, Indonesia National Shipowners Association (INSA) tidak membutuhkan investasi asing. Seharusnya Pemerintah menunjukkan sikap keberpihakan kepada pelaku usaha pelayaran nasional melalui program infrastruktur.
Hal itu dikatakan Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto terkait wacana penghapusan azas cabotage melalui revisi UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Dimana penolakan terhadap usulan revisi tersebut tidak hanya INSA saja, tetapi banyak kalangan yang menjunjung tinggi nasionalisme pun menolak.
“Masalah kedaulatan nasional menjadi alasan dasar mengapa azas cabotage tidak boleh dihapus,” tegas Carmelita kepada para wartawan usai menghadiri acara Talkshow WIMA INA di Jiexpo Jakarta, Jumat (18/10).
Menurut Carmelita, Jika nanti terjadi masa-masa darurat di dalam negeri, tentu tidak ada jaminan kapal-kapal asing akan bertindak untuk kepentingan nasional. Maka dari itu sudah seharusnya perairan Indonesia didominasi oleh kapal-kapal berbendera Indonesia.
“Bagi pelayaran nasional yang terpenting adalah bagaimana Pemerintah memberikan kemudahan dengan cara menyediakan pembiayaan infrastruktur single digit. Dengan begitu akan mempermudah kita untuk berinvestasi lebih banyak lagi,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
