Gagasan Poros Maritim Dunia yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi sudah berjalan selama tiga tahun. Namun sayangnya tingkat keberhasilan yang dicapai kabinet kerja untuk dapat mewujudkan visi besar tersebut masih jauh panggang dari pada api.
Menghasilkan berbagai perspektif mengenai poros maritim dunia sampai akhirnya Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengeluarkan buku putih mengenai kemaritiman. Tentunya harapan dari dikeluarkannya buku putih tersebut dapat menjadi blueprint konsepsi kemaritiman ke depan.
Momentum Harkitnas seharusnya dijadikan stimulasi kebangkitan maritim Indonesia. Namun, ternyata justru sebaliknya, di hari ini, dunia maritim Indonesia kembali tercoreng dengan peristiwa terbakarnya KM Mutiara Sentosa I di Perairan Masalembo, Jawa Timur, (19/5).
Makin banyaknya organisasi kemaritiman menjadi sebuah respons positif dari masyarakat yang perlu diapresiasi. Namun yang perlu diingat bahwa hadirnya wadah-wadah kemaritiman itu bukan hanya semata-mata menjadi sebuah gerakan yang dibuat secara “aji mumpung”mengingat visi pemerintah saat ini.
Pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menunjuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry masuk sebagai operator penyedia jasa transportasi laut di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara banyak menimbulkan perdebatan di beberapa kalangan.
Selain dalam hal teknis maupun non teknis pemerintah perlu untuk memiliki logistik pendukung yang cukup representatif agar ke depan jika terjadi kejadian serupa dapat ditanggulangi dengan cepat.
Awal tahun 2017, dunia kemaritiman Indonesia langsung dikejutkan dengan meninggalnya 2 orang akibat terbakarnya Kapal wisata di Muara Angke, Jakarta Utara.
Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) mencatat perjalanan kemaritiman Indonesia terkait beberapa segmen yang menyangkut plus minus dalam pencapaiannya.
Sebagai organisasi pemuda tertua di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menunjukan kredibilitasnya dalam mengangkat isu-isu maritim yang saat ini sedang hangat diperbincangkan.
Setelah mengadakan tiga kali lelang terbuka sejak Mei hingga Agustus 2016, proses pembangunan 3540 kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami berbagai kendala.
