Kejadian ini sangat disayangkan oleh sejumlah kalangan mengingat peranan Ditjen Hubla dalam membangun kemaritiman Indonesia dalam bingkai visi Pemerintah Poros Maritim Dunia sangat sentral
keberpihakan terhadap nelayan dan petambak garam kita serta pengendalian impor komoditas garam sudah jelas tertuang dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
Terdapat dua poin Rekomendasi JNPMP II Maluku yang menyangkut pembangunan pemuda untuk membantu realisasi keamanan maritim di laut yurisdiksi nasional.
Ketua DPP KNPI Bidang Maritim dan Kelautan Baharudin Farawowan mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang meneruskan hasil Rekomendasi Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda (JNPMP) II Maluku kepada Presiden Jokowi dan instansi terkait lainnya
