Amankan Laut Indonesia, KKP Tenggelamkan 81 Kapal Ikan Asing
Sejumlah 81 kapal yang akan ditenggelamkan, 46 kapal diketahui berbendera Vietnam, 18 kapal Filipina, 11 kapal Malaysia, dan 6 kapal Indonesia.
Jaminkan Kemudahan Izin dan Asuransi, Menteri Susi minta Nelayan Kendari Lestarikan Lingkungan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpesan kepada masyarakat nelayan untuk membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian laut.
Di Buton, Menteri Susi Minta Orang Sulawesi Pengguna Bom Ikan untuk Taubat
Menteri Susi sangat menyesalkan karena ternyata orang Buton, Bugis dan/atau Sulawesi disebut-sebut sebagai nelayan bom ikan yang telah merusak ekosistem perairan di beberapa wilayah tersebut.
Sidak di Kolaka, Menteri Susi geram Lihat Kerusakan Ekosistem
Menteri Susi mendapati kondisi perairan laut yang biasa menjadi tempat nelayan menangkap ikan sudah rusak.
Kepala Bakamla dan Wakasal Hadiri Peresmian IFFAI di KKP
Peresmian IFFAI ditandai dengan penandatanganan plakat bersama dengan Kapolri, Jaksa Agung, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dan Kabakamla.
Menteri Susi Apresiasi Satpaskaarmabar di Pangandaran
Menteri Susi mengatakan dukungannya kepada Kopaska untuk melakukan kegiatan demi tugas menjaga laut Indonesia.
Menteri Susi: BMKT Aset Bangsa, Warisan untuk Anak Cucu
BMKT yang ditemukan ini merupakan milik bangsa dan identitas Indonesia sebagai negara maritim, sehingga perlu dijaga.
Kerjasama Arab Saudi – Indonesia, Rambah Dunia Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia di sektor kelautan dan perikanan. Kerjasama tertuang dalam bentuk nota kesepahaman antar kedua negara.
RUU Perikanan Pintu Gerbang Bagi Kegiatan Usaha Pasca Produksi
RUU Perikanan seharusnya membuka kembali mata publik mengenai pentingnya usaha paska produksi. Hal ini dilihat mengenai signifikansi kegiatan usaha paska produksi yang juga terlibat pada peningkatan devisa negara. Tidak hanya itu, kegiatan usaha paska produksi juga membantu mendistribusikan atau meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan baik tangkap maupun budidaya.
Kebijakan Cantrang, Apakah Jalankan Amanat Konstitusi (?)
Kebijakan cantrang dinilai melanggar amanat konstitui Republik Indonesia yang menegaskan adanya prinsip keadialan dan kesejahteraan.
Menteri Susi selaku wakil pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Permen 32 tahun 2016 mengenai larangan cantrang. Hal ini menimbulkan polemik. Larangan cantrang ini memiliki pengaruh multi-dimensi Sosial, ekonomi, politik dan Hankam.